dedaunan di ranting cemara

SIMULASI SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK, SAAT PENYETORAN, DAN SAAT PELAPORAN PPN

Posted in Masalah Perpajakan by dirantingcemara on Monday, 8 March 2010

SIMULASI SAAT PEMBUATAN FAKTUR PAJAK, SAAT PENYETORAN, DAN SAAT PELAPORAN PPN

Kali ini akan digambarkan simulasi saat pembuatan faktur pajak, saat penyetoran, dan saat pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan perubahan terbaru Undang-undang (UU) PPN Nomor 42 tahun 2009 yang akan berlaku per tanggal 01 April 2010.

No.

Keterangan

UU No. 18/2000

UU No.42/2009

1

Saat Penyerahan

1 November

1 November

2

Saat Terutang

1 November

1 November

3

Saat Pembuatan FP

31 Desember

1 November

4

Saat Penyetoran PPN

15 Januari

31 Desember (Sebelum SPT Dilaporkan)

5

Saat Pelaporan SPT

20 Januari

31 Desember

6

Sanksi Terlambat Bayar

2% per bulan sejak 16 Januari

2% per bulan sejak 1 Januari

7

Sanksi Terlambat Lapor

Denda sejak 21 Januari

Denda sejak 1 Januari

Sumber: Bambang Tri Muljanto, Makalah Diklat Inhouse Training UU No.42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga UU PPN 1984

Jadi misalnya begini, PT Bangsaku Adil Sejahtera (BAS) yang bergerak di bidang pembuatan sepatu, menjual dan mengirimkan 100 pasang sepatu kepada distributor seharga Rp5.000.000,00 pada tanggal 01 November 2010. Tanggal itu berarti juga saat terutangnya PPN karena merupakan saat penyerahan barang kena pajak. Maka faktur pajak keluaran harus dibuat pula oleh PT BAS pada tanggal yang sama yaitu tanggal 01 November 2010.

Ada pertanyaan, atas transaksi ini terjadi di masa pajak kapan? Tentu di masa pajak November 2010. Bulan terjadinya transaksi dan dibuatnya faktur pajak adalah masa pajak itu sendiri.

Maka bila dalam suatu masa pajak yaitu masa pajak November 2010 faktur pajak keluaran PT BAS lebih besar daripada faktur pajak masukan, maka PT BAS diwajibkan untuk menyetornya paling lambat tanggal akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN disampaikan. Ini berarti paling lambat tanggal 31 Desember 2010.

Dan PT BAS wajib untuk melaporkan SPT Masa PPN masa pajak November 2010 paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak yakni pada tanggal 31 Desember 2010.

Misal PT BAS baru menyetorkan dan melaporkan PPN-nya pada tanggal 03 Januari 2010, maka PT BAS akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 karena terlambat lapor, dan bunga keterlambatan bayar sebesar 2% x 1 bulan x jumlah PPN yang disetor.

Demikian simulasi dan ilustrasi saat pembuatan faktur pajak, saat penyetoran, dan saat pelaporan PPN ini.

Dasar hukum simulasi di atas seperti tertera dalam tabel di bawah ini:

No.

Keterangan

Dasar Hukum

1

Saat Penyerahan

Pasal 13 ayat (1) UU No.42/2009

2

Saat Terutang

Pasal 11 ayat (1) UU No.42/2009

3

Saat Pembuatan FP

Pasal 13 ayat (1a) UU No.42/2009

4

Saat Penyetoran PPN

Pasal 15A ayat (1) UU No.42/2009

5

Saat Pelaporan SPT

Pasal 15A ayat (2) UU No.42/2009

6

Sanksi Terlambat Bayar

Pasal 7 ayat (1) UU No. 28/2007 – UU KUP

7

Sanksi Terlambat Lapor

Pasal 9 ayat (2a) UU No. 28/2007 – UU KUP

Semoga bermanfaat gambaran singkat ini.

***

Maraji’ Utama:

  1. UU nomor 6 tahun 1983 s.t.d.t.d. UU nomor 16 tahun 2009;
  2. UU nomor 8 tahun 1983 s.t.d.t.d. dengan UU nomor 42 tahun 2009.

Riza Almanfaluthi

dedaunan di ranting cemara

16:05 08 Maret 2010

About these ads

9 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. fajrie said, on Wednesday, 10 March 2010 at 7:09 pm

    selain yang tabel pertama perubahan PPN yang mulai berlaku 1 April ini apa aja ya mas??
    kalo bisa dibuat berupa tabel perbandingan akan sangat membantu
    jazakallah…

  2. agoeng said, on Tuesday, 23 March 2010 at 3:52 pm

    salam kenal pak..
    saya setuju dengan uraian diatas namun ada sedikit yang ingin saya tanyakan sehubungan dengan penerbitan faktur pajak khususnya yang menyangkut perusahaan KPS.
    dalam prakteknya, perusahaan KPS menerbitkan faktur pajak kepada customer berdasarkan acceptance letter yang diterima dari pihak customer dimana acceptance letter tersebut bisa dikeluarkan oleh pihak customer berbulan-bulan setelah terjadinya penyerahaan barang.
    berdasarkan UU PPN No 18 tahun 2000, faktur pajak dapat diterbitkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan barang. dilain pihak seperti telah disebutkan diatas, acceptance letter dikeluarkan berbulan-bulan setelah penyerahan barang. kondisi ini pernah menjadi perdebatan dan pihak kantor pajak ada yang dapat menerima penjelasan dari pihak KPS.
    dengan berlakunya UU PPN No 42 tahun 2009 ini, apakah penerbitan faktur pajak berdasarkan acceptance letter tersebut masih dapat diterima mengingat berdasarkan UU tersebut faktur pajak harus diterbitkan pada saat penyerahan barang? berarti faktur pajak harus diterbitkan bersamaan dengan dikeluarkannya DO.
    mohon pencerahan dari bapak..

    terima kasih
    agoeng

    Riza: Saya dan petugas pajak tetap pada pendirian bahwa mana yang lebih mendahului antara berbagai peristiwa seperti yang disebutkan dalam pasal 13 ayat 1a —-saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
    b. saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum
    penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak;
    c. saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan;
    atau
    d. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
    Jadi menurut saya, tetap pada saat penyerahan barang terkecuali ada aturan saat lain yang diatur oleh menteri keuangan. Jadi bagi saya acceptance letter bukan dalil untuk baru membuat faktur pajak. Demikian.

  3. ayu said, on Tuesday, 4 May 2010 at 5:00 pm

    jika pembeli PT. BATS tersebut baru menerima FP tsb (tgl FP 1 Nov’10) pd April 2012, apakah pembeli tsb, masih bisa melaporkan FP Masukannya dng cara melakukan pembetulan SPT PPN Masa Nov’10 ? (dng asumsi blm dilakukan pemeriksaan)…
    TQ

    Riza: Dalam hal faktur pajak itu dibuat melebihi tiga bulan maka faktur pajak tersebut tidak bisa dikreditkan oleh pembeli. Masalahnya seperti yang Anda tanyakan yaitu sudah dibuat tapi belum diserahkan (tapi masak sih ada yang seperti ini…). menurut saya boleh. asal belum dilakukan pemeriksaan. demikian.

  4. wayan said, on Monday, 1 November 2010 at 5:57 pm

    saya mau tanya pak. pada november tahun 2008 saya beli rumah kesebuah pengembang.harga rumah sudah termasuk ppn. tapi tiba2 pengembang pada november tahun 2010 menagih ppn kepada saya. apa mungkin ppn bisa ditangguhkan selama 2 tahun. sedangkan dari kantor pajak tidak pernah menagih. dan saya ada npwp terimakasih

    • dirantingcemara said, on Tuesday, 2 November 2010 at 7:42 pm

      Pak wayan…pada waktu pak wayan beli, apakah memang harga yang dibayarkan sudah termasuk PPN? sudah menjadi kewajiban pengembang (yang jual rumah) untuk memungut PPN. Jika belum ini sebuah kelalaian. nah…biasanya baru ditagih karena pengembang ditagih oleh kantor pajak. lalu pemungut (pengembang) karena beum memungut dari pembeli, maka menagih PPN tersebut ke pembeli. Maka tak masalah PPN nya baru dipungut oleh pengembang dua tahun kemudian. Yang kena resiko oleh kantor pajak adalah pengembang karena enggak mungut dan setor segera ke kas negara. Btw, jika ternyata pada waktu pak wayan beli sudah termasuk PPn lalu 2 tahun kemudian ditagih lagi PPNnya maka ada pengenaan berganda. tak usah bayar pak. Demikian.

  5. Ceni said, on Monday, 8 November 2010 at 4:12 pm

    Pak saya mau tanya, Seandainya Si Pembeli PT. BATS baru menerima FP nya (tgl FP 01 Nov’10) diterima tgl 30 Des’10 apakah masih bisa FP tersebut di kreditkan pada Pajak masukan si Pembeli pada bulan Januari ????

    • dirantingcemara said, on Monday, 8 November 2010 at 4:20 pm

      Masih Bisa mbak ceni. Paling lambat masa pajak januari 2011 dikreditkannya. Demikian.

  6. lia said, on Thursday, 16 December 2010 at 4:21 pm

    Saya mau tanya, langkah apa saja yang harus dilakukan apabila kita tidak melapor dan tidak menyetor pajak karena ketidaktauan prosedurnya, dan apakah kena sangsi?

  7. Monica said, on Wednesday, 16 February 2011 at 10:13 am

    Pak, kalau dari pihak kontraktor, yang menagih pembayaran per termin, tidak memasukkan nilai PPN, dengan dalih bahwa PPNnya ditagihkan pada invoice terakhir, apakah memang dimungkinkan?
    Kalau tidak boleh, jika diaudit oleh pajak, kesalahan ada di pihak pembeli atau di pihak kontraktor?


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: