dedaunan di ranting cemara

PROSEDUR (TATA CARA) PENGHAPUSAN NPWP DAN ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

Posted in Masalah Perpajakan by dirantingcemara on Monday, 14 January 2008

PROSEDUR (TATA CARA) PENGHAPUSAN NPWP DAN ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN
PKP

Ada yang bertanya kepada saya bagaimana tata caranya atau prosedur penghapusan NPWP? Karena perusahaan PMA yang ia
jalani ternyata tidak menunjukkan hasil signifikan maka berdasarkan rapat para pengurusnya disepakati bahwa
perusahaan yang baru berdiri beberapa tahun ini diputuskan untuk dihentikan total.

Lalu agar tidak ada hal-hal yang dikemudian hari mengganggu ketenangan hidupnya mereka bersepakat untuk menyelesaikan
likuidasi ini sampai selesai. Terutama juga untuk pengurusan pajaknya. Tidak semua Wajib Pajak mau peduli masalah
ini. Karena kebanyakan adalah saat perusahaan sudah tidak punya tanda-tanda untuk hidup maka perusahaan itu langsung
ditinggalkan begitu saja tanpa adanya likuidasi atau penyelesaian kewajiban perpajakannya.

Salah satu yang menjadi masalah dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya itu adalah bagaimana caranya mencabut NPWP
(Nomor Pokok Wajib Pajak). Karena berdasarkan pengalaman yang ada ternyata proses pencabutan NPWP itu memerlukan
waktu yang bertahun-tahun lamanya. Tapi Insya Allah dengan adanya undang-undang baru Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan (untuk selanjutnya disebut UU KUP) maka batas waktu penyelesaiannya sudah dapat diketahui dengan pasti
yaitu cuma 12 bulan untuk Wajib Pajak (WP) Badan.

Saya akan bahas satu persatu yang pada akhirnya nanti akan saya uraikan dokumen-dokumen apa saja yang harus
dilampirkan saat mengajukan permohonan pencabutan NPWP tersebut.

A. Wewenang
Direktur Jenderal Pajak

Pada dasarnya berdasarkan Pasal 2 ayat (6) UU KUP, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur
Jenderal Pajak apabila :

a.

diajukan permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak oleh Wajib Pajak dan/atau ahli warisnya apabila Wajib
Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan;

b.

Wajib Pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;

c.

Wajib Pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia; atau

d.

dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari Wajib Pajak yang
sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Dari Buku Petunjuk Teknis Pelayanan Perpajakan Kanwil DJP Jakarta Khusus diketahui bahwa:

1. Penghapusan NPWP hanya untuk WP Badan dilakukan dalam hal WP Badan telah dibubarkan secara resmi berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Penghapusan NPWP untuk WP Bentuk Usaha Tetap (BUT) dilakukan dalam hal kehilangan status BUT;

3. Penghapusan NPWP untuk WP Orang Pribadi dilakukan dalam hal WP Meninggal dunia, meninggalkan Indonesia
selama-lamanya, atau atas hasil pemeriksaan sudah tidak memenuhi lagi sebagai subyek pajak;

4. Pencabutan PKP dilakukan dalam hal PKP (Pengusaha Kena Pajak) pindah ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) lain, bubar,
atau tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.

B. Persyaratan

Wajib Pajak mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir pemutakhiran data (bentuk formulir KP.PDIP.4.1-00) ke
KPP disertai lampiran berupa:

1. Fotokopi Akte Pembubaran dan Neraca Likuidasi bagi WP Badan yang telah dibubarkan;

2. Fotokopi pencabutan Surat Persetujuan BKPM atau instansi terkait;

3. Fotokopi Exit Permit Only (EPO) bagi WP Orang Pribadi;

4. Surat pernyataan berakhirnya kegiatan usaha;

5. Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang bagi WP Orang Pribadi;

6. Bukti pelunasan utang pajak (jika masih punya utang pajak);

7. Asli Surat Kuasa (bila diwakili kuasanya);

8. Fotokopi KTP/identitas lain dari pemegang kuasa.

Sebagai tambahan formulir pemutakhiran data bisa diminta secara gratis di KPP tempat WP terdaftar. Atau hubungi saya
melalui email, Insya Allah akan saya kirimkan.

C. Jangka Waktu
Penyelesaian

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor
Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk
Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap. (Pasal 2 ayat (7) UU KUP)

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan pencabutan
pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
(Pasal 2 ayat (9) UU KUP)

Jadi permohonan pencabutan NPWP dan Pengukuhan PKP ini akan dikabulkan setelah melalui proses pemeriksaan terlebih
dahulu. Inilah yang biasanya ditakuti oleh WP. Sebenarnya yang takut-takut begini biasanya WP yang tidak jujur. Kalau
merasa jujur dan tidak ada yang disembunyikan lalu mengapa takut menghadapi proses pemeriksaan seperti ini. Takut
dipalak? Wah, itu sih masa lalu. Laporkan saja petugas pajak yang
berbuat tidak senonoh ini. Jangan takut. Insya Allah dengan moderenisasi DJP kinerja petugas dapat
dipertanggungjawabkan. Iris kuping kalau tidak percya. Tapi kuping kucing saja yah…jangan kuping saya. J

D. Apa yang harus dilakukan setelah permohonan dirasa sudah
lengkap?

Setelah merasa lengkap maka datanglah ke KPP tempat dimana WP terdaftar. Tidak usah repot-repot kepada siapa dokumen
itu harus diserahkan. Di KPP modern Anda cukup datang ke Tempat Pelayanan Terpadu. Serahkan dokumen tersebut dan
ambil tanda terimanya.

Setelah itu pulang saja sambil menunggu proses pencabutan ini dilakukan oleh KPP tersebut. Atau silaturahim terlebih
dahulu kepada Account Representative (AR) perusahaan Anda untuk
memberitahukan adanya permohonan pencabutan ini. Agar AR pun ditengah kesibukannya yang luar biasa dapat memantau
permohonan Anda.

Biasanya AR akan mengirimkan surat kepada Anda jika dokumen-dokumen yang dilampirkan tersebut ternyata belum lengkap.
Anda harus segera melampirkannya supaya proses itu berjalan dengan cepat. Dan hitung argo penyelesaiannya sejak
dokumen susulan itu disampaikan kepada KPP dengan adanya tanda terima dokumen susulan.

Ketika keluar Surat Perintah Pemeriksaan Pajak maka dapat diketahui bahwa proses pemeriksaan baru saja dimulai. Bisa
jadi di saat pemeriksaan itu berlangsung ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi lagi karena adanya ketidakjelasan
dalam dokumen-dokumen laporan keuangan. Lengkapi segera dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa pajak (auditor).

****

Ya, cukup di sini apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada yang kurang jelas silakan hubungi saya.

Allohua'lam bishshowab.

Riza Almanfaluthi

dedaunan di ranting cemara

14 Januari 2008, 10:40

About these ads

184 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. ahmadsopyan said, on Saturday, 19 January 2008 at 6:34 am

    Assalamualaikum, wr, wb.

    NPWP saya terdaftar sejak 14 agustus 2007, apakah saya harus melaporkan SPT Tahunan 2007? Saya bekerja di Malaysia dan sudah terkena pajak, apakah saya harus bayar pajak lagi? perhitungannya bagaimana? Lalu bulan september saya berhenti kerja di Malaysia kemudian baru kerja lagi bulan November di Abudabi dan tidak ada slip gaji, tidak ada potongan pajak. Perlu diketahui, saya bekerja disana lewat agent jd pembayaran gaji saya dari mereka. Bagaimana perhitungan pajaknya? Mohon bantuannya karena ini hal baru buat saya jd saya awam sekali tentang masalah ini. Jazakalloh.

    Wassalam
    A. sopyan

    riza Menjawab:
    Wa’alaikum salam.
    Ya karena anda terdaftar sejak tanggal tersebut. Anda harus tetap melaporkan spt Tahunannya. Paling lambat tanggal 31 Maret 2008.
    kalau penghasilan anda di bawah Rp30.000.000 setahun maka Anda cuma mengisi SPT Tahunan 1770 SS. Coba cek tulisan saya yang berjudul SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 1770 SS dan perhatikan sptnya dengan mengunduhnya di menu download tentang spt tahunan 1770 SS.

    Bila penghasilan Anda di atas Rp30.000.000,00 dan Anda cuma mendapatkan penghasilan dari satu-satunya dari pemberi kerja maka anda menggunakan spt tahunan 1770 S.
    Hitung pajaknya dengan menggabungkan semua penghasilan yang anda peroleh dari malaysia dan abu dhabi, lalu setelah diketahui pajaknya maka pajak yang dibayar di Malaysia bisa menjadi pengurang pajak anda di Indonesia. Asal tentu saja ada buktinya atau ada slipnya. Bisa saja sih tanpa bukti anda memperkirakan pajak yang telah dipotong di malaysia dan emngurangkannya dengan perhitungan pajak di indoensia cuma nanti ketika terjadi pemeriksaan, dan Anda tidak bisa menunjukkan bukti maka Anda akan dikenakan denda yang lebih berat.
    Menurut saya, solusinya bisa anda tidak mengusahakan slip itu ada.
    Tentang penghitungannya; seluruh penghasilan anda itu dijumlahkan total lalu akan dikurangi dengan PTKP (Penghasilan tidak kena Pajak) ketemulah Penghailan kena pajak. Dari penghasilan kena pajak itulah dikenakantarif pph.
    penghitungna secara rinci Insya Allah akan saya ilustrasikan di kesempatan yang ada.
    terimakasih banyak atas pertanyaannya.
    Dan telah bergabung di tempat ini.

    Riza.

  2. firman said, on Monday, 18 February 2008 at 1:49 pm

    saya seorang guru di sekolah swasta, saya mengajukan KPR dan syaratnya harus mempunyai NPWP,saya datang ke kantor pajak dan mendapatkan NPWP, di kantor saya tidak dikenakan pajak, lalu apa saja persyaratannya jika saya mau menghapus NPWP tersebut ?

  3. Riza Almanfaluthi said, on Tuesday, 19 February 2008 at 5:07 pm

    Jawab pertanyaan mas firman:

    “Penghapusan NPWP untuk WP Orang Pribadi dilakukan dalam hal WP Meninggal dunia, meninggalkan Indonesia
    selama-lamanya, atau atas hasil pemeriksaan sudah tidak memenuhi lagi sebagai subyek pajak.”

    Jadi selama tidak memenuhi kriteria tersebut NPWP masih tetap tidak bisa dihapuskan.

    Demikian mas firman semoga bisa dimengerti. :-)

    • Jaene said, on Wednesday, 31 March 2010 at 10:44 pm

      Pak Riza, salam kenal

      saya ada pertanyaan ttg penghapusan NPWP
      saya sempat punya NPWP, terdaftar di tahun 2009
      di akhir 2009 saya menikah dengan WNA, dan sekarang menetap di negara asal suami saya,sudah mendapat kartu ijin mentep juga dari negara yang bersangkutan dan tidak lagi bekerja.

      yang saya mau tanyakan, dokumen apa yang harus saya lampirkan untuk proses ini?
      Riza: surat permohonan dari IBu, mengisi formulir, melampirkan asli NPWP Ibu. Itus aja bu Jaene…Selamat tinggal di sanaya bu…semoga tenteram dan tidak melupakan Indonesia… :-)

      terima kasih banyak untuk bantunnya.

      • Hariyanti Rustani said, on Saturday, 5 November 2011 at 5:19 am

        Kasus bu jaene persis dengan saya,sekarang saya tinggal di USA mengikuti suami tp saya masih WNI dan juga sudah mendapat kartu green card,sementara di Indonesia masih mempunyai NPWP mungkin nanti klu
        pulang akan saya urus biar nggak pusing memikirkan tp apakah sulit prosesnya untuk membatalkan NPWP?terima kasih

      • liadanijensen said, on Friday, 8 February 2013 at 10:27 pm

        Bisakah diberi link untuk formulir yang harus diisi itu formulir apa mas? Dan kalau memang tidak lagi berada di Indonesia, bagaimana cara mendapatkan formulir ini? Terima kasih.

      • dirantingcemara said, on Saturday, 9 February 2013 at 9:27 am

        Jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dan gak dapet duit dari pekerjaan di indonesia gak wajib lapor spt.

  4. Ninik said, on Tuesday, 26 February 2008 at 2:40 pm

    Penghapusan NPWP untuk WP Orang Pribadi dilakukan dalam hal WP Meninggal dunia, meninggalkan Indonesia
    selama-lamanya, atau atas hasil pemeriksaan sudah tidak memenuhi lagi sebagai subyek pajak.”
    Saya mau tanya Pak, maksud dari “ATAS HASIL PEMERIKSAAN SUDAH TIDAK MEMENUHI LAGI SEBAGAI SUBJEK PAJAK” apa Pak?
    Pemeriksaan tersebut atas permintaan WP atau ditentukan kantor?
    Kalau WP masih hidup tapi sudah tua renta dan usahanya sudah atau akan ditutup atau sangat kecil penghasilannya atau hidupnya ditanggung orang lain atau WP yang penghasilannya di bawah PTKP bolehkah mengajukan Permohonan PEnghapusan NPWP?

  5. deddy said, on Tuesday, 4 March 2008 at 5:15 pm

    Saya memiliki NPWP ganda, satu saat kantor saya membuat pendaftaran NPWP kolektif…namun 6 bulan tanpa hasil….lalu saya urus sendiri dan berhasil memperoleh NPWP. Sebulan kemudian kantor mengantarkan NPWP saya yang “kedua” dengan nomor berbeda.
    Pertanyaan: apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara menghapus salah satu NPWP Tks

  6. dedaunan said, on Wednesday, 5 March 2008 at 9:20 am

    Terimakasih kepada Mas Deddy yang telah berkunjung ke blog ini.
    NPWP merupakan nomor registrasi untuk melakukan kewajiban (dan hak) perpajakan yang seyogyanya didapatkan dari KPP tempat di mana karyawan tersebut berdomisili dengan semua bukti formal domisilinya. (NPWP yang diperoleh oleh mas Deddy dari kantor itu disebut sebagai NPWP secara jabatan)

    Setelah karyawan mendapatkan NPWP maka dengan nomor registrasi tersebut mereka melakukan kewajiban (dan hak) perpajakannya. Secara prinsip hanya dibutuhkan dan hanya ada satu NPWP untuk tiap Wajib Pajak.

    Kalaupun dibutuhkan pendaftaran di berbagai KPP karena lokasi kegiatan usaha Wajib Pajak yang tersebar, maka pendaftaran pada KPP lain dilakukan dengan mengacu pada NPWP yang telah didapatkan sebelumnya, sehingga variasi NPWP pada prinsipnya hanya pada kode KPP. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip satu NPWP.

    Contohnya misal: suatu badan yang pnya kantor pusat di Jakarta dan cabang di bogor milsanya.
    NPWP Pusat. 02-756-899.3-057.000
    Maka NPWP Cabang: 02-756-899.3-406.001
    Jadit tetap sama saja 9 digit terdepan, sedangkan 3 angka setelahnya adalah kode kpp dan tiga angka terakhir adalah kode pusat atau cabang.

    Dalam kasus Pak Deddy saya yakin Pak Deddi mendapatkan NPWP yang berbeda sama sekali bukan?

    Untuk mengatasi masalah ini Pak Deddy yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan NPWP pada salah satu KPP. Saya condong kepada untuk tetap mempertahankan NPWP yang diusahakan sendiri oleh Pak Deddy (yang tentu sesuai dengan alamat domisilinya) daripada mempertahanakan NPWP yang diperoleh oleh kantor.
    Alasan yang dapat diajukan oleh PAK DEDDY adalah yang Pak Deddy telah memiliki NPWP.

    Caranya:
    1. Permohonan pembatalan dapat dilakukan dengan menyampaikan surat kepada KPP tersebut yang menerbitkan NPWP tersebut;
    2. melampirkan copy NPWP yang telah dimiliki selama ini,
    3. serta mengisi formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak yang di dalamnya memuat informasi mengenai permohonan pembatalan NPWP. Pak Deddy bisa download di menu download di blog saya ini.
    4. Fotokopi identitas diri seperti KTP.

    Itu saja Pak Deddy yang bisa saya sampaikan, untuk keterangan lebih lanjut baopak bisa menghubungi petugas Tempat Pelayanan Terpadu di KPP Tempat Pak Deddy Terdaftar sebagai WP secara jabatan.

    Semoga bermanfaat.

  7. ira said, on Thursday, 6 March 2008 at 3:29 pm

    Perlukan menghapus npwp apabila saya sebgai istri akan tetapi suami saya sudah mempunyai NPWP dan saya hanya 1 penghasilannya dari pemberi kerja

    Jawaban Saya (Riza Almanfaluthi):

    Terimakasih telah berkunjung di blog saya..
    Sila untuk dimintakan penghapusan. Istri yang bekerja dari satu penghasilan pemberi kerja dan penghasilannya tersebut digabung dengan penghasilan suami memang tidak wajib untuk memiliki NPWP. Silakan untuk mengajukan permohonan pencabutan NPWP kepada KPP tempat Anda terdaftar sebagai Wajib Pajak. MAsalah dikabulkan atau tidak maka itu adalah sudah wewenang KPP tersebut dengan mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu.
    Demikian semoga bermanfaat. :-)

  8. Rizki said, on Wednesday, 19 March 2008 at 11:59 am

    saya sedang mengurus proses likuidasi suatu perusahaan. bisa tolong dibantu, kira-kira prosedur dan hal-hal apa saja yang akan dikeluarkan pemerintah agar perusahaan tersebut telah sempurna likuidasinya. semua proses hingga pengumuman melalui berita negara sudah saya kerjakan, tetapi, apakah likuidasi atas perusahaan tersebut juga harus dikeluarkannya surat keputusan dari Menteri Kehakiman?, lalu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal apakah juga perlu mengeluarkan surat persetujuan atau keputusan juga?

    mohon bantuannya.
    akhir salam, Assalamualaikum, wr.wb.

  9. riza almanfaluthi said, on Wednesday, 19 March 2008 at 12:10 pm

    Untuk Pak Rizky yang saya hormati, maaf dengan berat hati saya jawab saya tidak tahu tentang proses likuidasi di instansi-uinstansi tersebut. Karena memang bukan bidang saya. Dan jikalau saya bisa jawab itu pun hanya dalam masalah proses likuidasi di kantor pajak, yaitu yang ada kaitannya dengan proses pencabutan NPWP karena adanya lkuidasi tersebut. Jadi akan lebih baik bapak bertanya kepada yang ahlinya saja atau searching dengan google untuk emgnetahui dengan detil SAya yakin akan banyak informasi yang didapat. Sedangkan bila informasi itu didapat dari saya, saya khawatir inforamsinya jadi bias. Mungkin itu saja dari saya. Saya meminta maaf sekali atas ketikdamampuan saya dalam menjawab persoalan bapak. Terimakasih. :-)

  10. rinny damayani said, on Monday, 24 March 2008 at 12:53 pm

    bagaimana cara melaporkan apabila wp meninggal dunia

  11. dirantingcemara said, on Monday, 24 March 2008 at 3:20 pm

    Sepengetahuan saya tidak ada yang dilaporkan. Tetapi Ahli WAris berkewajiban memberitahukan tertulis secara resmi dilampiri Surat Keterangan/Akte Kematian) kepada KPP tempat WPOP terdaftar. Ini berguna dalam proses pencabutan NPWPnya. Setelah melaporkan kematian tersebut, ahli waris menyampaikan surat permohonan pencabutan NPWp dengan dilampiri lagi akte kematiannya.
    Demikian. Semoga memuaskan jawababn saya ini. Saya harus sholat ashar dahulu. :-)

  12. dedaunan di ranting cemara said, on Wednesday, 2 April 2008 at 8:34 am

    [...] CARA) PENGHAPUSAN NPWP DAN ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP bisa pembaca lihat di alamat berikut ini: http://dirantingcemara.wordpress.com/2008/01/14/prosedur-tata-cara-penghapusan-npwp-dan-atau-pencabu…Saya unggah pada hari Senin tanggal 14 Januari 2008.            Suatu hari pula saya [...]

  13. beel said, on Wednesday, 2 April 2008 at 10:15 am

    wanita status kawin tetapi sdh tidak bekerja lagi dan suaminya tidak mempunyai NPWP apa bisa mengajukan penghapusan NPWP? lalu bagaimana dengan wanita single tetapi sudah tidak bekerja lagi?
    ***
    Riza Menjawab:
    Pada tulisan saya yang berjudul Kewajiban Subjektif dan Objektif menyangkut masalah ini. Saya ambil kesimpulan pada kasus Beel ini sebagai berikut: Bisa mengajukan permohonan penghapusan NPWP juga untuk wanita single yang tidak bekerja lagi. Masalah dikabulkan atau tidaknya, KPP biasanya punya alasan yang tidak kita sangka-sangka. Demikian. Semoga memuaskan. :-)

  14. eka said, on Wednesday, 17 September 2008 at 12:08 pm

    Mas, kalo udah lewat 6 bulan kita mencabut NPWP tapi belum juga diperiksa dan belum ada keputusan dari KPP gimana jadinya. Kita sudah datangi KPP setempat tapi staff kpp bilang belum ada surat perintah untuk meriksa jadi belum bisa meriksa. Alhasil pencabutan npwp tergantung pada pemeriksaan yg ngak kunjung dilakukan.
    Pertanyaannya :
    Kalo udah lewat 6 bulan sejak berkas pengajuan npwp sudah diterima kpp dengan lengkap ngak ada putusan penghapusan npwp apakah dianggap sudah dihapus otomatis ?

  15. Budi Purnama said, on Monday, 22 September 2008 at 6:35 pm

    Bagaimana cara membuat nomor NPWP rumah pribadi, saya membeli rumah dengan surat Akte Jual Beli yang masih atas nama penjual yang belum ada nomor NPWPnya.
    sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas informasinya.

  16. Budi Purnama said, on Monday, 22 September 2008 at 6:42 pm

    Bagaimana cara membuat NPWP Rumah Pribadi ?
    Saya membeli rumah belum ada NPWPnya dan surat masih akte jual beli.
    Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas infonya..

  17. arman said, on Wednesday, 15 October 2008 at 12:22 pm

    saya beberapa bulan lalu mendirikan cv non pkp katagori sedang, dgn mdl diatas kertas 250jt, tetapi pemegang saham sampai saat ini tidak menyetorkan modal kerja ke cv tersebut sehingga cv tersebut sama sekali tidak jalan dan pakum. sehingga saya putuskan bubar saja lah, karena gak ada komitmen.
    demikian masalah saya, tolong tanggapannya dan solusinya.
    sebelum dan sesudahnya saya usapkan terima kasih
    harmat saya

    arman

  18. arman said, on Wednesday, 15 October 2008 at 1:41 pm

    saya beberapa bulan lalu mendirikan cv non pkp katagori sedang, dgn mdl diatas kertas 250jt, tetapi pemegang saham sampai saat ini tidak menyetorkan modal kerja ke cv tersebut sehingga cv tersebut sama sekali tidak jalan dan pakum. sehingga saya putuskan bubar saja lah, karena gak ada komitmen.
    demikian masalah saya, tolong tanggapannya dan solusinya.
    sebelum dan sesudahnya saya usapkan terima kasih
    harmat saya

    arman

  19. dedaunan said, on Thursday, 16 October 2008 at 3:31 pm

    Untuk Pak Arman, mungkin yang saya kasih solusi adalah tentang perpajakannya. Pak Arman kalau mau bubar maka bereskan dulu akta pembubarannya. Setelah akta pemburaban itu ada maka datang ke KPP tempat bapak terdaftar untuk mencabut NPWP dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    1. Fotokopi aka pembubaran dan neraca likuidasi;
    2. surat pernyataan berakhirnya kegiatan usaha;

    Mengapa NPWp itu harus dicabut, karena jika tidak dicabut maka dianggap keberadaan cv bapak masih eksis sehingga senantiasa diterbitkan Surat Tagihan Pajak terhadap kewajiban yang bapak tidak lakukan seperti lalainya kewajiban pelaporan SPT dll.

    Demikian Pak Arman. Kalau masih kruang jelas mohon hubungi Account Representative bapak di KPP tersebut.

  20. hera said, on Tuesday, 21 October 2008 at 4:11 pm

    Bapak saya mau tanya bagaimana cara penghapusan NPWP koperasi karena sudah tidak menguntungkan anggota, berkurangnya kegiatan usaha dan menurunnya laba yg dihasilkan serta besarnya angs pajak tahun lalu

  21. Nila said, on Wednesday, 22 October 2008 at 2:24 pm

    Saya karyawati yang sudah menikah. Kantor saya mengadakan pembuatan NPWP pribadi secara kolektif. Dikarenakan suami saya sudah memiliki NPWP, maka saya tidak mendaftarkan diri untuk pembuatan NPWP pribadi tsb. Namun dkarenakan kesalahan HRD di kantor ternyata nama saya diikut sertakan dalam pembuatan NPWP pribadi tsb. Alhasil kini saya memiliki NPWP pribadi sendiri. Nah pertanyaannya apakah NPWP a/n saya tsb bisa dibatalkan / dicabut mengingat suami saya sudah memiliki NPWP? Bagaimana syarat pembatalannya? Syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi pembatalan tsb? Terima kasih dan ditunggu respond secepatnya agar saya bisa segera dtg ke KPP untuk memproses pembatalan tsb.

  22. Keya said, on Wednesday, 29 October 2008 at 2:32 pm

    Assalamu’alaikum Mas Riza,
    Saya mohon urun pendapatnya nih atas situasi yang sedang saya hadapi.
    Dua daerah operasi perusahaan saya memiliki NPWP cabang dari KPP X dan satunya lagi dari KPP Y. Saat ini, daerah operasi dalam wilayah KPP X tersebut sudah tidak dipakai lagi dan semua kegiatan dipindahkan ke daerah operasi dengan NPWP dari KPP Y. Bagaimana cara penutupan NPWP dari KPP X tersebut, yah Mas?
    Karena saya tidak memiliki dokumen sebagaimana Mas Riza sebut diatas:
    1. Fotokopi Akte Pembubaran dan Neraca Likuidasi bagi WP Badan yang telah dibubarkan;
    2. Fotokopi pencabutan Surat Persetujuan BKPM atau instansi terkait;
    3. Fotokopi Exit Permit Only (EPO) bagi WP Orang Pribadi;
    4. Surat pernyataan berakhirnya kegiatan usaha;
    ….
    dokumen yang saya punya hanya keputusan Manajemen dan berita acara perpindahan.
    Mengingat perusahaan tersebut tidak dibubarkan atau bahwakan merugi. Namun hanya tidak dipakai lagi saja suatu Daerah operasinya.

    Kira-kira saya harus melampirkan dokumen apa yah Mas untuk kondisi ini?
    Terimakasih sebelumnya.

    Wassalam,
    Keya

  23. Adi said, on Tuesday, 9 December 2008 at 5:00 pm

    Saya mengajukan NPWP Pribadi secara kolektif via kantor tapi apakah istri saya dapat menggunakannya juga dgn memakai NPWP saya? (untuk keperluan gaji istri ). Dan istri melakukan investasi melalui salah satu bank dan secara tidak langsung / tidak di hubungi oleh bank tsb telah dibuatkan NPWP Pribadi. Apakah NPWP Pribadi dgn atas nama istri saya dapat dibatalkan? Dan apa saja prosedurnya serta bagaimana caranya? Terima kasih

  24. anita said, on Tuesday, 23 December 2008 at 7:10 am

    saya seorang karyawan perusahaan swasta di jakarta, dan kebetulan tinggal di kota serang, banten.
    pada tahun 2006 saya akan mengajukan KPR, dan oleh pihak marketing dibuatkan NPWP pribadi dengan alamat tempat tinggal saya yang lama (rumah sepupu-red). NPWP itu kemudian digunakan sebagai syarat mengajukan KPR.
    Kemudian pada tahun 2007, kantor saya meminta saya menyerahkan KTP untuk membuat/memutakhirkan NPWP baru. Hingga pada Desember 2007, saya mendapat NPWP baru dengan nomor dan alamat yang berbeda.
    Pertanyaan saya, bagaimana cara mengajukan penghapusan NPWP lama saya, yang dibuatkan marketing perumahan? karena khawatir di kemudian hari kepemilikan NPWP ganda akan menyulitkan saya sendiri. Mohon pencerahan. trims sebelumnya

  25. johanes said, on Friday, 26 December 2008 at 9:27 pm

    saya diberitahu katanya orang kalau sudah berumur lebih dari 70 dan tidak punya penghasilan, bisa minta NPWP-nya dihapus. Apa benar ?.

  26. Dwi S said, on Tuesday, 13 January 2009 at 4:37 pm

    Assalamu’laikum

    Kasus yang sama saya alami ( Kasus Mas Dedi = NPWP Ganda )
    namun kronologis kejadiannnya berbeda..
    Waktu itu perusahaan saya mengajukan Permohonan NPWP Kolektif dan saya membuatkan daftar serta lampiran copy KTP,
    Dan pada saat NPWP tercetak ada satu yang di pengajuan tidak ada namun NPWP nya ada, kemungkinan ada KTP yang terselip di situ shg KPP membuat kan NPWP atas nama karyawan tersebut, padahal seiingat saya karyawan itu sudah pempunyai NPWP dan setelah di cek ternyata benar, ada 2 NPWP dengan nama, dan kode wilayah sama tp No . nya berbeda.
    Setelah konsultasi dengan AR KPP tempat saya bekerja saran beliau sama persis seperti mas Riza..
    pertanyaan nya, klo saya baca dari jawaban mas Riza proses penghapusan bisa NPWP Pribadi selama 6 bulan, apakah dalam kurun waktu tersebut kita menunggu KPP setempat mengeluarkan surat pemeriksaan / gmn??
    Dan sepertinya orang yang bersangkutan sempat bilang ke saya kalo prosesnya pasti “REPOT” dan “SUSAH”, jadi mohon bantuan dr mas Riza bagaimana cara saya untuk meyakinkan org tersebut bahwa proses nya memang bener2 MUDAH.

    Wassalamu’alaikum

  27. CHRISTINALIYA said, on Wednesday, 18 February 2009 at 3:17 pm

    Terima kasih atas infonya yang sangat berharga pak. Gini pak, Saya sedang mengurus NPWP bos saya yang ada 2. Dulu beliau sudah punya NPWP tapi setelah pindah ke perusahaan baru, beliau mendapatkan NPWP baru. Jadi dobel NPWP gt. Trus saya ditugaskan untuk menonaktifkan NPWP lamanya. Saya boleh minta formulirnya ga mas. Thx……

    dedaunan menjawab:
    Silakan. Anda tinggal mengunduhnya melalui menu download di blog saya ini. Formulir pendaftaran NPWP juga sekaligus bisa sebagai formulir pencabutan NPWP atau PKP. Semoga bermanfaat.

  28. ervan budianto said, on Friday, 20 February 2009 at 6:33 am

    sesuai UU KUP baru penghapusan NPWP bisa dilakukan bila dibawah PTKP atau tidak memenuhi persyaratan subyektif

  29. ning said, on Monday, 16 March 2009 at 8:25 am

    Ass Wr Wb,

    numpang tanya, apabila 1 orang memiliki lebih dari 1 NPWP apakah pembayaran pajaknya pun 2 kali?
    Bisakah seorang istri numpang NPWP suaminya sementara istri juga bekerja? Bisakah bantu share form yang harus saya isi untuk peleburan NPWP

    terimakasih

    Was Wr Wb

    Riza menjawab: 1. Tidak perlu. CUkup sekali saja bayarnya.
    2. Bisa. Kalau penhasilan Anda belum dipotong oleh perusahaan Anda maka gabungkan penghasilan itu dengan penghasilan suami di lembaran induknya (halaman depan) jika sudah dipotong, penghasilan Anda cukup diisi di formulir lampiran II 1770 S Bagian A angka 11.
    3. Coba cek menu download. Di sana ada formulirnya. Fromulir perubahan data, pendaftaran baru, itu pakai formulir yang sama. Demikian Mbak.

  30. zuma said, on Monday, 16 March 2009 at 4:24 pm

    assalamu’alaikum wr wb…
    saya pernah meregistrasikan untuk mempunyai npwp lewat internet, tapi saya ragu dengan data yang saya isi. dan ingin saya batalkan. Saya ingin daftar ke kantor pelayanannya langsung. Apa Bisa Kalau bisa bagaimana caranya?
    terimakasih

    Saya cuma bisa memberi saran. Datang ke KPP tempat Anda berdomisili lalu Anda kemukakan masalahnya di sana. Kalau ternyata belum terdaftar Anda bisa langsung mendaftarkan diri di sana dengan menyiapkan fotokopi KTP dan mengisi blanko pendaftaran NPWP di sana. Juga kalau perlu bawa fotokopi kartu keluarga (atau dokumen kependudukan lainnya) sebagai jaga-jaga kalau ada dokumen yang ingin diminta lagi oleh petugas pajak. demikian. Semgoa bermanfaat.

  31. zuma said, on Tuesday, 17 March 2009 at 1:24 pm

    Aslmkm…..
    Sebelumnya terima kasih dengan jawabannya ya pak… kemudian apakah jika saya sudah mempunyai npwp dan selang beberapa bulan saya sudah tidak bekerja lagi sebagai karyawan/menganggur apakah saya harus melaporkan tentang status pekerjaan saya?
    terima kasih
    Waalamkm

    Tidak perlu melapor. Orang yang sedang susah tak perlu direpotkan lagi dengan kesusahan lagi :-) Insya Allaht ak mengapa yang terpenting kewajiban Anda melaporkan SPT Tahunan Orang Priabdi tetap dilaksanakan. demikian.

  32. amel said, on Wednesday, 18 March 2009 at 11:47 am

    Assalamualaikum wr wb…

    Saya, mo tanya gimana caranya kita cek NPWP kita? bisa ga melalui situs pajak?maksudnya secara online…soalnya waktu saya mo buat NPWP ternyata dibilang sm petugas KPP saya sudah punya NPWP dan terdaftar tgl 27 Nov’ 2007.Padahal saya belum pernah sekalipun bikin NPWP..jadi saya mau cek apakah benar nomor NPWP itu terdaftar atas nama dan alamat saya…
    terimakasih
    Wassalam

    Riza Menjawab:
    1. Tidak bisa. Fasilitas di situs pajak.go.id tak ada menu itu;
    2. Bisa jadi Anda punya NPWP karena Anda pernah didaftarkan oleh perusahaan Anda tempat bekerja dulu. Atau karena adanya suatu transaksi lainnya.
    3. Anda hubungi AR Anda di KPP tempat Anda terdaftar untuk mengeceknya;
    4. atau Saya bisa bantu untuk mengeceknya dengan Anda kirim email nama lengkap anda, no.ktp, tempat tanggal lahir dan alamat Anda. Via japri yah.
    Semoga bisa membantu.

  33. amel said, on Wednesday, 18 March 2009 at 2:58 pm

    bisa minta emailnya mas?

    Riza Menjawab: sudah saya kirim.

  34. vita said, on Friday, 20 March 2009 at 8:44 pm

    saya menikah 11juni 2008, saya mendpt npwp februari 2009 dr KPP di Malang. saya ingin menghapus npwp saya krn suami sudah memiliki npwp. masalahnya bisakah penghapusan npwp dilakukan secara on line? krn saya cari lewat website pajak kok ga ada?? apakah saya HARUS datang di KPP tpt saya terdaftar untuk membereskan masalah ini? krn posisi saya d Ponorogo. Klo saya harus di Malang meskipun ijin tidak masuk kerja, sy pkir ini sgt menyulitkan saya, toh saya tdk bermaksud lari dari pajak. Thx

    Riza menjawab: Penghapusan npwp tak bisa secara online harus datang ke KPP setempat. Kalau Anda tak punya waktu, ya biarkan saja NPWP itu. Istri saya saja masih punya, walaupun saya sudah punya. Karena birokrasi penghaspusan NPWP tak semudah pendaftaran NPWP. Selagi NPWP itu tidak membuat amsalah buat Anda biarkan saja. Toh mengisi sptnya pun cuma nihil (kalau memang tak punya penghasilan) dan Anda bisa melaporkannya di KPP Ponorogo dan tak perlu ke kantor pos, karena sekarang lapor spt bisa datang ke kpp terdekat. Demikian Mbak vita. :-)

  35. garin said, on Saturday, 21 March 2009 at 6:09 pm

    Saya berencana mengajukan pencabutan NPWP CV saya, salah satu syaratnya adalah membuat Neraca Likuidasi. Bisa saya dibantu menyusun neraca likuidasi?
    Trims,

    Riza menjawab: dengan berat hati saya megnatakan saya tidak bisa membantu bapak. :-) Sekali lagi maafkan saya.

  36. zuma said, on Monday, 23 March 2009 at 2:55 pm

    Asslamualaikum wr wb
    Pak ni zuma lagi, kewajiban seorang pekerja harian dengan karyawan untuk masalah npwp sama tau tidak? karena jika pekerja harian pengeluaran gaji dilakukan 2 minggu sekali apakah untuk pekerja harianyang sudah punya npwp tetap dipotong walaupun hitungan gajinya harian? TERIMA KASIH BANYAK PAK SUDAH MEMBANTU….. : )
    Wasalamu’alaikum

    Riza menjawab: Tetap dipotong. Coba lihat cara penghitungannya lebih lanjut di PER-15/Pj/2006. Sebagai ilstrasi atau patokan untuk menghitung.

  37. amel said, on Tuesday, 24 March 2009 at 12:16 pm

    Assalamualaikum wr.wb…

    Mas Riza, mohon infonya lagi…
    kemarin waktu saya diminta kantor utk melaporkan NPWP ke kantor pusat guna pemotongan pph 21, karena belum memiliki NPWP saya disarankan menginduk ke NPWP suami.Karena saya tidak paham, maka yg saya laporkan ke kantor adalah NPWP suami ( NPWP-nya berakhiran 000, pdhl seharusnya NPWP istri ujungnya diganti 001 bkn? ).Nah, kemarin saya menerima SPT 1721-A dr kantor utk dilaporkan ke KPP, ternyata saya ditolak karena dianggap belum memiliki NPWP ( karena yg tertulis di form 1721-A itu NPWP suami ), dan pd saat saya mau buat NPWP saya diinfokan telah memliki NPWP, pertanyaan saya haruskah saya melaporkan SPT tahunan saya? apakah tidak apa2 klo nomor NPWP yg tertera di form 1271-A berbeda dgn NPWP kita sebenarnya?
    terima kasih sebelumnya…

    Wassalam…
    Riza Menjawab: 1. Kalau Anda telah diinfokan telah memiliki NPWP maka pastikan NPWp Anda berapa. Dan tetap Anda harus melaporkan spt tahunan Anda. Tidak boleh NPWP yang tercantum dalam 1721 A! berbeda dengan NPWP Anda. Hapus saja yang di 1721 A1nya dengan tip-ex ganti dengan yang betul. Demikian.

  38. eny said, on Tuesday, 24 March 2009 at 4:55 pm

    Saya mau tanya,

    Kita mau menghapus NPWP perusahaan dan itu harus sesuai dengan prosedur. Tapi masalahnya :
    Perusahaan yang akan dihapus NPWP tersebut sudah lama tidak beroperasi dan semua data-data maupun pemegang sahamnya sudah tidak ada, dan tidak tau kemana mereka berada.
    Kalo dalam kasus seperti tersebut diatas bagaimana cara kita mengurus penghapusan NPWP tersebut ?

    Terima kasih.

    Eny

    Riza menjawab: Saran saya adalah tetap berusaha untuk memenuhi semua data-dta yang diperlukan. Tiadk bisa tidak. Seperti data pembukuan. Surat likuidasi perusahaan dari instansi yang berwenang seperti dari Departemen Kehakiman. DAn lain-lainnya.

    • indri said, on Friday, 11 September 2009 at 8:18 am

      kasus saya mirip dengan mbak eny pak…
      sdh 10 thn yg lalu cv saya beserta teman2 sdh tidakaktif bahkan utk laporan tiap bulannya saya sendiri yg ngurusin,,saya isi dengan NIHIL,kantor tempat alamat cv tsb juga sdh dij ual krn cuma numpang di rumah tman saya.
      document traksaksi sdh tidak ada entah kemana
      setelah nihil s elama 10 thnlebih apakah tetap mengisi syarat2 pencabutan npwp pak ?
      lalu mesti dapat data dari mana ? mengarang ??????
      lho kan malah ndak jujur dong pak……
      tq

  39. Ana said, on Saturday, 28 March 2009 at 10:29 am

    Saya seorang istri yg bekerja dan suami juga bekerja kami masing2 mempunyai npwp sendiri krn saya lbh dahulu mengurus npwpnya jadi saya tidak menggunakan npwp suami, pertanyaan saya :
    1. Apakah npwp saya perlu dicabut?
    2. Jika tidak dicabut apakah pengaruh dg pelaporan SPT tahunan, krn mengingat pencabutannya perlu proses lama dan agak rumit
    3. Jika mempunyai usaha sendiri atas nama istri apakah bisa pakai npwp suami jika npwp istri sdh dicabut?

    Riza menjawab: 1. BISA DICABUT;
    2. Laporkan saja spt tahunanannya masing-masing.
    3. Bisa karena sesungguhnya penghasilan istri dan suami itu digabung. Demikian.

  40. rinA said, on Wednesday, 8 April 2009 at 1:24 pm

    da tugas pajak ni,,,disuruh jlaskan pa mksd dari penghapusn pajak :
    yang didalamnya ada keterangan wanita kawin dengan tidak pisah harta. maksud lebih jelasnya apa ya!!!
    thanks bfoRe

  41. stephanus said, on Monday, 20 April 2009 at 3:52 pm

    Pak Riza, saya minta tolong, mohon saya dikirimkan
    formulir pemutakhiran data untuk penghapusan npwp.
    trims

    rgds

    stephanus

  42. Denny said, on Thursday, 4 June 2009 at 7:07 pm

    Pak Riza, bisa minta emailnya pak?

  43. Juni said, on Wednesday, 22 July 2009 at 8:51 am

    Mas Riza, saya mau cek NPWP papa saya apakah masih aktif atau tidak, gimana ya prosedur lengkap nya?katanya lewat KPP (agak bingung KPP itu apa ya)
    trus kalau memang NPWP papa saya masih ada, saya sudah umur 26 apakah masih bisa menggunakan NPWP papa untuk ke luar negeri?(saya blum menikah jadi nama saya masih ada di Kartu Keluarga, yang kepala keluarga nya adalah papa)
    Thanks

  44. windu said, on Wednesday, 22 July 2009 at 9:45 am

    mas Riza, saya karyawati THL dg gaji 40.000/hr, setiap bulan dipotong biaya kesehatan dan tunjangan hari tua sebesar 115.000, punya NPWP setiap bulan dipotong pajak 5% sebesar 55.000
    yang saya tanyakan sudah benarkah hitungan ini?

  45. anita sari said, on Wednesday, 26 August 2009 at 2:28 pm

    mohon bantuan untuk mengecek apakah ada nomor npwp seperti di bawah ini :

    65303968035

    karena saya sudah cek di kring pajak katanya tidak aktif, masalah nya orang yang saya tanyain no npwp nya ini ngotot kalau ini no. npwp nya dia selama 20 tahun, saya mesti cek di mana lagi ya?

    Riza: saya tidak tahu apakah ini npwp aktif atau tidak. Saya cuma bisa melihat datanya saja. Saya kira masih aktif. Yang lebih tahu adalah KPP pratama Kebon jeruk satu. Coba singgah ke sana. Data tersebut atas nama seorang dokter.

  46. rusman said, on Thursday, 8 October 2009 at 5:37 pm

    pak sy mau nanya :
    pg ini rumah sy (ortu) digedor 3 org pajak memberikan surat tagihan pajak, sy bingung sy tdk pernah mendaftar, sy sdh lam tdk bekerja, kmgkinan kantor lama sy coba memanfaatkan data sy kmd mendaftarkan, isi surat adalah menegur selam 30hr sejak srt diterbitkan akan dikenakan sanksi berupa kenaikan pajak yg besar bila tdk segera memberikan laporan tahunan, bgmn ini terjasi sedang sy dlm keadaan susah, knp ktr pajak tidak menagih perusahaan yg mendaftarkan, tp malah membuat takut dan curiga ortu sy, bgmn caranya agar sy tdk ada npwp lg atau kejadian spt ini lg?
    mohon bantuannya sy berharap jawaban bpk dikirim ke email sy aja, sblmnya sy ucapkan terima kasih.
    (ket: no npwp pd surat adalah 59.016.312.7-028.000)

  47. dwides said, on Thursday, 5 November 2009 at 7:29 am

    Wah, perlu di cek ke KPP bersangkutan tuh, dan rasa2nya tidak ada petugas pejak yg tingkahnya seperti itu (menggedor) WP.Jangan2 petugas pajak gadungan

  48. Andhika said, on Tuesday, 10 November 2009 at 7:39 pm

    saya mau tanya pak..apakah bisa kita membuat npwp tetapi kita belum menjadi pegawai tetap di perusahaan tersebut (masih training)?? namun perusahaan tersebut mewajibkan kita untuk membuat npwp sebelum menjalani training..kemudian jika kita pindah kerja, apakah kita perlu meperbaiki alamat lokasi kerja yang baru di KPP??mohon jawaban secepatnya..saya sangat membutuhkan informasi tersebut..terima kasih

  49. gumilang said, on Saturday, 12 December 2009 at 11:21 am

    Assalammu’alaikum wr.wb.

    Pak saya mohon di bantu untuk membuat neraca likuidasi, karena permohonan penghapusan NPWP kami tidak di setujui karena tidak saya lampirkan neraca likuidasinya. jujur saja saya kurang mengerti akan hal ini. mohon bantuannya. jika bapak berkenan tolong segera saya di kabari, karena akhir bulan ini harusnya sudah selesai. sekian & sebelumnya saya ucapkan banyak terimakasih.

    Wassalam.

  50. sisilia said, on Sunday, 3 January 2010 at 6:46 pm

    dear mas Riza,
    mau tanya nih,
    saudara saya meninggal akhir th 2009
    selama ini dia lapor pajak karena punya bisnis
    nah sekarang kan belilau sudah meninggal
    bagaimana ya mas cara :
    1. Menghapus NPWP saudara saya
    2. Mengalihkan tanggung jawab perusahaan ke anaknya
    3.Anaknya blm punya NPWP karena masih kuliah dan blm kerja
    4.Apa saja yg harus dilakukan sehubungan dengan pengalihan tugas dan wewenang tadi ?
    5.Kewajiban apa saja yang harus dipenuhi sehubungan dgn hal tsb?
    Mohon diblas ya mas, saya sangat membutuhkan saran dari mas Riza, tolong balas ke email saya sisiliajakarta@yahoo.co.id
    makasih mas
    salam,
    sisilia

    Riza: datang ke KPP tempat bapak Anda terdaftar sebagai wajib pajak. Isi formulirnya, lalu dilengkapi dengan surat kematian. Sudah cukup.

  51. musanif efendi said, on Tuesday, 19 January 2010 at 7:26 am

    Terima kasih sebelumnya atas tersedianya website ini.
    saya mau bertanya bagaimana prosedur pembuatan NPWP, perlu di ketahui saya berasal dari propinsi lain kemudian saya pindah tempat dari tempat kelahiran saya, nah di tempat yang baru ini saya mau bikin NPWP prosedurnya gimana?
    Bisakah saya bikin NPWP untuk penghasilan pribadi yang gak tetap, seperti saya mau bikin usaha jasa pembuatan software dan menjulkan produk apasaja yang bisa menghasilkan uang.

    Tolong jawabannya di kirim ke alamt email saya : musanifefendi@yahoo.com
    Sekian dan terima kasih

    Musanif efendi

  52. AHMAD said, on Wednesday, 20 January 2010 at 11:24 am

    Pak saya mau tanya

    Saya kan punxa counter dan punxa ATM IOC dri indosat..dulu saya disuruh sama indosat untuk buat NPWP buat ATM IOC untuk diregrestasi bir gak k Potong 50% ATM IOC sya. udah lama ATM IOC saya udah gak aktif !!

    Terus gimana pak cara penghapusan NPWP saya in tolong paki??]
    soalaxa SPT saya dikirim trus stahunxa

    mohon kirim di email ini (rozcool@yahoo.com)

  53. yola said, on Wednesday, 17 February 2010 at 10:29 pm

    dear mas Risa…
    mas mow tanya untuk no NPWP 27.789.517.2-526.000 bisa check gk an. siapa…??
    misal dari data KTP no NPWP nya ketauan gak mas..??
    need help ya mass…
    thank you mas…

    • dirantingcemara said, on Thursday, 18 February 2010 at 12:02 am

      Ibu Yola, maafkan saya kalau begini saya tidak bisa. Saya mungkin bisa membantu kalau yang punya NPWP itu adalah ibu Yola sendiri. demikian…
      :-)

  54. dion said, on Monday, 22 February 2010 at 12:55 pm

    Assalamualaikum Pak,
    mohon maaf link yang untuk download Formulir Penghapusan NPWP kok gak ada ya Pak. bisa di kasih link download yang lain?
    Oia apakah boleh mengurus penghapusan NPWP dengan mencantumkan surat permohonan pribadi saja tanpa formulir itu.

    Syukron, Jazakallah…

  55. cutes said, on Tuesday, 9 March 2010 at 10:38 am

    Assalammualaikum…

    Maw nanya Pak’,klo perusahaan bentuk CV apakah harus melampirkan juga neraca likuidasinya..bagaimana bila tidak ada, Apakah bisa diterima permohonan penghapusannya?

    Tolong Jawabannya dikirim ke email saya yaa…
    Terima Kasih banyak Pak’..

  56. Nurfajriasih said, on Saturday, 20 March 2010 at 5:11 pm

    assalamualaikum,,,

    mas riza sy mau tanya, saya, ibu dan kakak saya memiliki npwp karena wktu itu kami akan berangkat umrah, dan diberitahu bahwa kami harus memiliki npwp agar bebas fiskal. ibu saya memiliki usaha rumah makan, sedangkan saya dan kakak saya yang mengelola rumah makan tersebut. penghasilan satu2nya kami berasal dari rumah makan tersebut. omzet perhari rata2 Rp 1juta. saya mau tanya SPT apa yang harus saya isi untuk saya, ibu saya dan kakak saya?

    sebelumnya terima kasih.
    wassalam

    Riza: Ibu Umroh Nurfajriasih (karena ibu sudah umroh, kalau sudah haji akan saya panggil ibu haji, kayanya sudah ya bu… :-) )
    SPt yang ibu pakai adalah 1770 (tanpa S)
    Omzet ibunya Ibu dian satu hari sebesar Rp1.000.000,00 sebulan Rp30 juta, setahun 360juta.
    Pakai norma saja untuk menghitungnya: karena Anda di jakarta maka %nya adalah 25%.

    Jadi 360juta x 25% = penghasilan neto=90 juta.
    dikurangi dulu dengan ptkp (misal (tak kawin/0) = 15,840 juta =74160000
    PPh = (5% x 50juta =Rp2.500.000) + (15%*24160000=3624000) = total =6124000
    itu pajak yang harus dibayar untuk spt tahunan orang pribadi tahun pajak 2009, kemudian cicilan PPh apsal 25 yang harus dibayar mulai bulan maret 2010 adalah 6124000/12 =510.334.
    Demikian bu dian. perhitungan itu misal saja.

  57. deli said, on Monday, 29 March 2010 at 9:51 am

    saya mau tanya gimana mengetahui npwp itu masih aktif ato ga? soalnya itu punya ayah saya dan sudah lama tidak di pakai. dan saya rencana mau bikin tapi takut ada trouble dengan no tersebut. TQ

    Riza: Halo deli…Anda bisa datang ke KPP tempat ayah Anda terdaftar sebagai wajib pajak. Sesungguhnya npwp itu masih aktif selama belum ada pencabutan npwp. Dan npwp itu dicabut harus ada permohonan dari wajib pajak. Demikian.

  58. Lala said, on Tuesday, 30 March 2010 at 9:40 am

    Tanya pak :
    1. Saya punya NPWP Pribadi, dulu buat karena mau bisnis pulsa. Selama bisnis pulsa tidak pernah untung, malah sekarang sudah tutup. Apakah saya bisa cabut NPWP saya pak ? rIZA: Lala, bisa saja Anda cabut npwpnya tapi biasanya akan melalui prosedur yang rumit dan panjang. Dan keputusan dicabut atau tidak nanti tergantung pemeriksaan yang akan dilakukan.
    2. Udah 2 tahun belum bayar pajak NPWP saya itu. Gimana solusinya pak ? Riza: yang punya NPWP belum tentu ada pembayaran pajaknya, akrena semua itu tergantung penghasilannya di bawah atau di atas ptkp. Sekarang menurut saya, coba diingat2 kembali berapa penghasilan yang didapat, lalu hitung itu di bawah ptpkp atau di atas ptkp? kalau di atas ptkp maka ada pajak yang harus dibayar. Demikian Bu Lala.
    3. Terima kasih. Mohon dijawab Riza: sama-sama

  59. Ina Junita said, on Thursday, 8 April 2010 at 7:41 pm

    Pak Riza,
    saya mau tanya, Ibu saya meninggal September 2009. Ibu saya memiliki usaha toko. Krn blum akhir thn pajak, saya terus membayarkan pph pasal 25 ibu saya sampai December 2009. December 2009 saya mengajukan permohonan penghapusan NPWP ibu saya.

    Krn Iseng dirumah, saya tetap buka toko itu padahal sepi sekali. Maret 2010 saya dihubungi petugas dr KPP mengenai permohonan penghapusan tersebut, katanya akan ada pemeriksaan. Tapi petugas tersebut meminta No. NPWP saya dan Copy dari Akte Waris. Apakah itu merupakan ketentuan untuk penghapusan atau hanya akal2an petugas saja ya? Krn saya keberatan NPWP saya dikaitkan dengan Ibu saya dan saudara2 menolak memberikan copy dari Akte Waris karena dianggap tidak ada hubungan dengan permohonan tersebut. Ibu saya tidak memiliki hutang pajak. Telah saya lunasi.

    Mohon pak Riza bisa membantu dan kalau bisa memberi link dari Keputusan Menteri mengenai cara penutupan NPWP karena meninggal dunia. Untuk saya jadikan bukti bila bertemu dengan petugas ybs.
    Terima kasih banyak atas bantuannya.

    Riza: Bu Ina, Berikut ini, tahapan yang dilakukan jika Anda menginginkan NPWP / NPPKP dicabut:

    1. Mengisi Formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (KP.PDIP.4.1-00)

    2. Menyertakan lampiran yang disyaratkan yaitu Untuk Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian atau fotokopi akte atau fotokopi laporan kematian Wajib Pajak tanpa meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan.

    4. Melunasi seluruh utang pajak

    (KEP-161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001 stdtd PER-160/PJ/2007 tanggal 14 November 2007)

    Ibu Ina yang baik, yang perlu saya tekankan kepada ibu adalah sikap koperatif dari pihak ibu. Ibu masih ada prasngka buruk terhadap petugas pajak kalau saya melihat dari apa yang disampaikan kepada saya di atas itu. Menurut saya penuhi semua apa yang diminta kepada ibu tersebut. Karena petugas pajak hanya menjalankan tugas sebagaimana amanat undang-undang. Permintaan akta waris itu adalah sebagai bukti pembanding apakah benar ibu adalah ahli warisnya atau bukan. Karena bisa saja yang memohon pencabutan orang lain itu adalah orang yang tidak berkepentingan sehingga perlu dokumen otentik dari pemohon itu (siapa sih pemohonnnya, ada hubungan apakah dengan yang meninggal dunia itu). Nah gunanya itulah akta waris tersebut.
    Sedangkan permintaaan NPWP itu sah-sah saja sebagai upaya penyadaran kepada masyarakat tentang kewajiban pemenuhan perpajakan bagi masyarakat. Nah, jika dokumen yang diminta oleh petugas pajak itu tidak ibu segera disampaikan maka pemeriksaaan tidak kelar-kelar, yang seharusnya bisa setahun atau enam bulan selesai, malah tambah molor terus, sedangkan kewajiban perpajakan Almarhum ibu tetap harus dijalankan. Demikian bu Ina Junita. Semoga laris tokonya ya bu…

  60. feni said, on Tuesday, 18 May 2010 at 10:37 am

    Pak Riza, syarat2 penghapusan NPWP cabang apa aza y?
    Perusahaan bergerak di bidang pelayaran, cabangnya mau dihapus, apakah cukup dengan surat permohonan dan surat keterangan pencabutan SIUPP dari dinas perhubungan, komunikasi dan informatika.
    terima kasih infonya..

    Riza: ya betul…surat permohonan sekaligus isi juga formulir pencabutannyanya. bisa didownload di menu dwonload blog ini.

  61. yusrizal said, on Thursday, 20 May 2010 at 7:13 pm

    Ass, pada tahun 2007 saya mendirikan sebuah perusahaan (PT) dan sejak berdirinya tersebut perusahaan tersebut tidak aktif sampai sekarang termasuk juga organisasinya tidak ada, dan sejak berdirinya saya tidak pernah melapor bulanan atau tahunan sampai sekarang, dan sekarang saya ingin menonaktifkan npwp perusahaan karena menimbang perusahaan tersebut tidak akan ada usaha, apakah saya akan dikenakan denda? Dan apakah bisa di nonaktifkan tanpa membayar sanksi adm?

    Riza: bisa tidak bayar denda selama belum ada surat tagihan pajak yang muncul. Bisa dicabut NPWPnya kalau tidak ada utang pajak. Demikian.

  62. Martha said, on Friday, 4 June 2010 at 2:21 am

    Mas saya mau tanya..kalau kita pny NPWP dan tidak melapor laporan bulannya apakah terkena denda jg seperti kalau kita telat melapor spt nya??Riza: yang wajib adalah lapor tahunan. Kalau lapor setiap masa jika ada pph terutang di akhir tahun.
    Dan untuk denda spt yg dimaksudkan itu dikenakan brp? apakah dikalikan stiap bulannnya selama masa keterlambatan laporan SPT itu?Riza: telat lapor SPT itu Rp100.000,00. Lapornya bulan depan atau setahun lagi sama saja dendanya.
    dan apa npwp kita akan ditutup oleh pihak kantor pajak??Riza: TIDAK
    Saya jg mau tanya,saya seorang mualaf.Nama di ktp n akte kelahiran berbeda.Otomatis NPWP saya pasti sesuai KTP saya.Kendalanya saya akan kesulitan kalau sya mau bepergian ke LN..karena nama di Paspor saya sesuai di akte kelahiran.sedangkan NPWP saya sesuai nama di KTP..Bagaimana solusinya? Trimakasih
    Riza: bawa saja bu surat keterangan masuk Islamnya. Beri pengertian pada petugas fiskal yang berada di bandara. Kalau mau tanya lebih jelasnya lagi ibu dimohon menghubungi AR ibu di kpp tempat ibu terdaftar sebagai wajib pajak. Demikian.

  63. mark said, on Thursday, 10 June 2010 at 2:40 pm

    mas.. mohon kesediaannya untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

    1. disebutkan bahwa jangka waktu untuk memberikan keputusan penghapusan npwp
    bagi wajib pajak badan adalah 1 (satu) tahun sejak permohonan diterima lengkap..
    yang disebut “lengkap” itu kriterianya bisa ditemukan di dasar hukum yang mana?

    2. neraca likuidasi sebagai persyaratan untuk wp badan dasar hukumnya apa mas?

    terima kasih sebelumnya mas..

  64. dhenok said, on Monday, 21 June 2010 at 9:50 pm

    Pak Riza,
    Saya sangat mengharapkan bantuan dari bapak. saya ga tau harus bertanya pada siapa lagi.
    hampir 10 th yg lalu adik saya membuat badan usaha dengan teman-temannya dengan menggunakan alamat rumah orang tua saya. bbrp tahun kemudian usaha itu bubar, mereka berpisah. tapi sampai saat ini kantor pajak selalu mengirim surat tagihan pajak ke rumah orang tua dan mencamtukan jumlah harus dilunasi yg sangat besar. orang tua saya sangat risau dg tagihan yang terus datang tiap tahun. apa yang harus kami lakukan agar kantor pajak tidak mengirimkan surat tagihan lagi,secara adik dan teman2nya tidak menjalankan usaha apa-apa lagi dan mereka pasif sekali menghadapi tagihan pajak. orang tua saya sangattakut kalo rumah kami sampai harus disita oleh kantor pajak.

    Riza: Tanyalah pada AR perusahaan yang bubar itu. Oleh karena itu menjadi pembelajaran bagi kita ketika kita mendirikan perusahaan yang cuma tujuannya jangka pendek cari saja tempat usaha sewaan. Untuk tidak diusik lagi cabut npwpnya. Tentu ini akan ada prosedur yang harus dilalui. seperti pemeriksaan. dan bayar utang pajaknya. Tentang rumah sitaan, petugas pajak tidaka akan apa-apakan rumah itu jika memang rumah itu bukan milik abang Anda. Itu saja. Terimakasih.

  65. Iqbal said, on Sunday, 18 July 2010 at 4:15 pm

    Assalamua’alaikum ya akhi..,

    Saya diberikan tugas sebagai kuasa untuk mencabut No. NPWP milik PMA yang secara hukum sudah melalui proses likuidasi/pailit dan sudah di sebarluaskan di 2 surat kabar umum. Dan sejak berdirinya perusahaan tersebut tidak pernah ada transaksi jual-beli, secara AR sudah diaudit dengan hasil: Nihil.

    Saya sudah menyiapkan segala keperluan untuk pengajuan pencabutan tersebut ke kantor pajak terdekat, seperti Foto Copy ;
    1. Berkas-berkas Pendirian Perusahaan
    2. Surat Pembubaran Perusahaan oleh Pemegang Saham beserta Notaris.
    3. Laporan Pajak Yang sudah diaudit dengan hasil: Nihil.
    4. Surat Kuasa yang diberikan kepada saya.
    Pertanyaan saya adalah ;
    1. Apakah ada hal yang bersifat negatif yang dapat berdampak dengan diri saya dalam memproses hal tersebut?Riza: tidak ada dan tidak ada yang perlu ditakuti.
    2. Berapa lama waktu proses untuk hal tersebut di atas?Riza: Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan untuk Wajib
    Pajak orang pribadi atau 12 (dua belas) bulan untuk Wajib Pajak badan, sejak tanggal permohonan
    Wajib Pajak diterima secara lengkap.

    3. Adakah dikenakan biaya administrasi untuk proses tersebut dari kantor Pajak?RIZA: INI ZAMAN MODERN BUNG…tidak ada biaya resmi ataupun liar. GRATIS.
    4. Apakah ada hal-hal / berkas yang kurang yang telah saya sebutkan di atas?Riza: saya pikir cukup. Bila tidak biasanya pemeriksa akan meminta kelengkapan dokumennya.

    Mohon saran serta pendapatnya agar saya dapat memproses pencabutan No. NPWP persuahaan tersebut di atas tanpa merasa takut / ditakut-takuti dengan keadaan serta situasi sekarang yang saya alami. Atas perhatian dan kerjsamanya, saya ucapkan terima kasih.

    Riza: kalau Anda benar Anda tak perlu takut. Rasakan bedanya Anda saat memasuki ruangan di kantor pajak dengan kantor instansi pemerintahan lainnya. Beda banget. Saya merasakan sendiri jika ke kantor aparat pemerintahan seperti birokrasi di kabupaten, kecamatan atau desa ada rasa takut dipersulit. tapi di kantor pajak saya jamin tidak ada perasaan tersebut. terpenting pula cari tahu ACCOUNT REPRESENTATIVE perusahaan itu siapa, hubungi dan jalin komunikasi dengannya. Konsultasikan semuanya dengan AR tersebut. Demikian. Anda terdaftar di KPP PMA mana?

    Wassalam,

    M. Iqbal

  66. tony said, on Thursday, 29 July 2010 at 9:47 am

    terima kasih bapak sangat berharga informasi yang bapak sampaikan….begini pak saya ada sedikit pertanyaan terkait penutupan NPWP badan…
    dalam kasus posisinya seperti ini kami bekerja di kantor proyek dengn NPWP proyek tersebut bukan atas nama kantor karena proyek tersebut berlangsung cukup lama….kemudian proyek tersebut telah selesai dan akhirnya diserah terimakan ke unit lain yang masih dalam satu payung kantor dengan berita acara Serah Terima Proyek dan Laporan Proyek Selesai…… nah yang igin kami tanyakan bagaimana menghapus proyek NPWP proyek tersebut ? kami sudah mencoba dengan akta laporan proyek selesai dan Serah terima Proyek tersebut namun tidak dianggap sebagai surat pembubaran perusahaan….
    terima kasih sebelumnya…

  67. mega indah said, on Monday, 20 September 2010 at 4:50 pm

    saya minta bantuan dan solusi atas masalah yang saya hadapin ini.
    orang tua membangun usaha dlam bentuk CV dan berniat untuk mengikuti tender pemerintahan sehingga dalam membangun CV langsung membuat KPK.
    karna orang tua saya tidak berani mengikuti tender karna resiko tinggi sehingga tahun berikutnya orang tua saya membangun WARNET DAN SERVIS COMPUTER sehingga tender terlupakan karna lebih menguntungkan usaha baru.
    Pada akhirnya kemarin dapat surat panggilan dari kantor pajak untuk membayar PPN yang besar malah lebih besar dari keuntungan toko saya ini.
    Maka saya ingin mencabut PKP karna pendapatan toko saya ini tidak melebihi 600juta apa kah bisa saya mencabut PKP? dan gimana caranya?

    saya mengucapkan termaksih semoga sya cepat emndapatkan solusinya

  68. bim_bim said, on Wednesday, 29 September 2010 at 10:26 am

    Assalamu’alaikum,…

    Saya mau menanyakan untuk perubahan CV non PKP menjadi PKP (dikarenakan omset pertahunnya pada saat ini telah melewati 600 jt) apakah bisa ???apa sajakah syarat-syaratnya.

    terimakasih
    Bimbim

  69. Diandra said, on Wednesday, 6 October 2010 at 11:35 am

    Apakah ada peraturan yang secara tegas mengatur bahwa seorang suami ketika mengajukan kredit/membuka rekening di Bank TIDAK BOLEH memakai NPWP milik istrinya

    • riza almanfaluthi-dedaunan said, on Monday, 6 December 2010 at 11:14 am

      Tidak ada aturannya …itu sebenarnya aturan dari Bank. Tentunya yang pasti adalah yang mengajukan pinjaman harus memberikan npwp. Bila tidak ada, maka harus buat. Istri sebenarnya tidak wajib untuk buat NPWP, yang wajib itu adalah kepala rumah tangga. Itu kasarnya. Tentu ada penjelasan rumit tentang istri wajib bernpwp atau tidak.

  70. Dian said, on Friday, 5 November 2010 at 9:51 pm

    Salam,

    Mas, seperti Mbak Amel di atas, bolehkah saya minta tolong dicekkan npwp saya valid atau tidak? Saya mahasiswa dan kemarin tidak dapat undangan isi formulir di kantor pajak. Setiap honor pekerjaan riset selalu dipotong PPH, apakah ini berarti tidak ada masalah? Saya khawatir karena ada rencana ke luar negeri awal tahun depan, khawatir masih harus bayar fiskal.. padahal honor sudah dipotong terus :-)

    Via japri boleh? Trmksh Mas.

    • riza almanfaluthi-dedaunan said, on Monday, 6 December 2010 at 11:18 am

      1. Via japri saja;
      2. memangnya ada undangan isi formulir dari kantor pajak mbak? sepengatahuan saya tidak ada. kecuali kpp yang mau adakan sosialisasi.
      3. betul dipotong PPh, masalah kalau Anda tidak melaporkannya di spt tahunan. Labih baik laporkan saja semuanya. antisipasi itu adalah lebih baik.
      4. sepertinya mulai tahun depan, fiskal tak perlu lagi. coba cek di google. :-)

  71. tempekmambu said, on Monday, 6 December 2010 at 10:26 am

    ngapusiiiiiiiiii…………………….

  72. nurdin said, on Tuesday, 28 December 2010 at 2:39 pm

    Assalamu’alaikum

    Saya mempunyai CV yang mau di bubarkan, syaratnya membuat neraca likuidasi,
    bagaimana cara membuatnya ?

    cv saya tidak ada kegiatan sama sekali, selama 2 tahun ini

    mohon dibantu

    Terima kasih
    NURDIN

    Riza: sepengetahuan saya mudah sekali. Jika tidak ada penghasilan ya cukup dengan 0 saja. Biaya jika ada ya ditulis. Begitupula dengan neraca. Ikuti PSAK.

  73. GIU HILARIUS said, on Wednesday, 5 January 2011 at 8:10 am

    Selamat pagi, saya mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses permohnan penghapusan NPWP terhadap PT. BPR Jari Jawa Perdana sesuai data berkedudukan di Ende,tetapi sudah lama tidak beroperasi. Saya pengen tanya :
    1, apakah haraus dibuatkan surat pernyataan yang menyatakan kapan berakhirnya usaha
    2. apakah kewajiban sebelum berakhirnya usaha yang tidak dipenuhi diterbitkan surat tagihan pajak, karena salah satu persyaratan harus melunasi hutang pajak. Terima kasih

    • dirantingcemara said, on Wednesday, 5 January 2011 at 1:53 pm

      1. Boleh; 2. kalau masalah ini tergantung dari auditor yang akan memeriksa proses pencabutan npwp tersebut. Soalnya ada ketentuan bagi wp yang tidak aktif tak perlu diterbitkan stp. Pada saat pencabutan npwp akan dilihat utang pajak sudah dibayar atau belum. Oleh akrena itu perlu dilihat utang pajaknya sampai saat ini sudah berapa. bisa kirim surat atau datang langsung ke seksi penagihan KPP tempat perusahaan anda terdaftar sebagai wajib pajak. demikian.

  74. Nie said, on Wednesday, 5 January 2011 at 11:32 pm

    Aslmkm…
    Bgni mas, dulu sy pernah bkerja di sebuah perusahaan di cirebon kmd sy diwajibkan membuat npwp perorangan oleh atasan sy pd akhir maret 2010 npwp itu sy terima tp 4bln stlah itu sy keluar dr prusahaan dn skrg sy tdk bekerja lg sy dbwa suami sy ke daerah lain yaitu Papua, apakah npwp sy msh aktif? Bagaimana cara menghapus npwp sy krn skrg sy berada di kota lain? Trma ksh, wslmkm…

    • dirantingcemara said, on Thursday, 6 January 2011 at 7:38 am

      Wa’alaikum salam. Ibu Nie yang jauh di mata, NPWP ibu tetap aktif sampai sekarang selama belum ada permohonan pencabutan NPWP. Kalau suami sudah punya NPWP maka NPWP ibu bisa dicabut. Menurut saya tak perlu dicabut saja, ibu tetap punya NPWp, tentang kewajiban ibu sampaikan SPT Tahunan tak perlu datang ke cirebon, ibu pakai yang 1770 SS lalu masukkan spt tersebut via drop box di kpp yang ada di papua. Demikian Ibu Nie. Semoga bisa dimengerti.

  75. widodo said, on Monday, 7 February 2011 at 11:48 am

    assalamualikum pak.
    mohon bantuannya..
    saat saya mau bekerja di malaysia di wajibkan untuk membuat NPWP, dan saya di malaysia hanya 3 bulan saja. dan sekarang saya dirumah tidak bekerja.
    dan kemarin saya mendapat kan surat teguran dari kantor pajak..
    sarat apa yang harus saya bawa untuk menghapus NPWP saya?
    apakah saya tetap akan kena pajak?

  76. Siely said, on Friday, 25 February 2011 at 10:42 pm

    Salam,
    pada para kru disini kiranya diperkenankan memberi solusi untuk masalah yg kami hadapi. kami WP Badan di Jakarta (Pusat) dan memiiki cabang yang punya NPWP cabang di Bali. Permasalahannya cabang Bali sudah tidak lagi beroperasi dan tidak ada lagi kegiatan sama sekali dan sudah berlangsung hampir 2 tahun. Pertanyaan saya opsi manakah yang dapat sekiranya lebih mudah untuk kami pilih :

    Bolehkah kami lakukan pemusatan kantor cab Bali ke kantor pusat Jakarta tanpa melakukan penghapusan NPWP tersebut. Dan bagaimanakah prosedurenya ?

    Kalau melakukan penghapusan NPWP cabang diperlukan apa saja ya mas ?

    Aduh mas saya lg perlu sekali advicenya nih ? saya juga orang baru dikantor ini dan tidak ada yang mengerti hal ini sama sekali. im a single fighter at this time :((.. trims ya mas

  77. Joko said, on Monday, 14 March 2011 at 8:41 pm

    Assalamu’alaikum
    Saya mempunyai usaha di Ambarawa, namun karena kesibukan kerja di Jakarta, usaha tsb terhenti. Beberapa bulan kemudian baru ada saudara yang meneruskan yaitu A, namun saya tidak mau ngurusin pajak lagi krn saya di Jakarta & usaha tsb bukan usaha saya lagi walaupun tempat usaha masih milik saya. Bagaimana cara melimpahkan pembayaran pajak saya ke A?
    Jazakumullah.
    Wslmkm,
    Joko

  78. sigit said, on Wednesday, 16 March 2011 at 9:31 am

    Assl wr wb
    mas riza yth
    jika salah satu pesero baik yang aktif atau yang diam, telah diterima menjadi pns…
    bagaimana nasib cv tersebut apakah harus dibubarkan atau bagaimana mas?
    dan jika kita sudah mengajukan pencabutan npwp, kemudian menunggu keputusan dirjen pajak selama satu tahun itu… apakah dalam masa tunggu itu kita masih berkewajiban melakukan pelaporan ssp atau spt dll…
    mohon pencerahan
    terima kasih sebelumnya mas
    Wssl wr wb

  79. Rudi said, on Tuesday, 22 March 2011 at 8:15 am

    Mas Reza yth,

    Apakah yakin orang pajak mengentry semua data-data pajak yang kita kirim? Apa buktinya?
    Kita sudah hampir 3 tahun berjalan melaporkan pajak, tapi tidak bisa mengecek (terutama secara online) apakah data memang dimasukan dan benar atau hanya masuk ke tong sampah????

    Menurut perkiraan saya ada 30% penduduk produktif dari 300juta, dan bila 10 % saja yang melapor artinya 9 juta data setiap tahunnya masuk ke kantor pajak. Apakah yakin kantor pajak mengolah data2 tersebut?

    Mengapa tidak dipikirkan cara yang lebih mudah dan lebih interaktif misal dengan input pajak secara online dan data bisa di baca dan dicek oleh setiap wajib pajak. JADI CUKUP FAIR DAN TRANSPARAN DAN YAKIN DATA KITA DIOLAH.

    Terimakasih, semoga bisa terjawab dari kesangsian saya dengan para aparat pajak.

    Salam,

  80. INDARI said, on Saturday, 2 April 2011 at 5:43 am

    Yth Mas Reza
    Saya beli rumah di Sidoarjo kan dikenakan pajak penjual dan pembeli…..sy blm pernah punya npwp shg diuruskan o/ notarisnya sedangkan pihak penjual sdh punya npwp tp pd waktu disetorkan ke bank komputer bank menolak npwp si penjual…..ini masalahnya apa ya Mas Reza?Saya sbg pihak pembeli merasa khawatir …..bgmn jalan keluarnya?bagaimana klo membuat npwp baru langsung spy urusannya tdk berlarut larut?
    Tolong ya Mas segera dijawab…….terima kasih banyak atas jawabannya

  81. Supriyanto said, on Thursday, 14 April 2011 at 12:23 am

    Assalamu’alaikum
    Yth Mas Reza
    Saya seorang karyawan swasta yang telah punya NPWP pribadi. Saya berencana membuka usaha suplier dengan bentuk badan usaha UD ( usaha dagang ). Dalam usaha ini ada pemotongan/pembayaran PPN, sehingga saya/usaha saya harus mengeluarkan faktur pajak ppn. Yang saya tanyakan apakan NPWP pribadi saya bisa mengeluarkan faktur PPN tsb? Kalau tidak bisa, bagaimana caranya? Karena usaha saya ini baru mulai sehingga penjualan tidak selalu ada per bulan apakah pembayaran pajak saya pakai norma atau berdasarkan penjualan? Apa beda CV/UD pkp dan CV/UD non PP?
    Terima Kasih Mas reza
    Wssl wr wb

    • dirantingcemara said, on Sunday, 24 April 2011 at 6:07 am

      1. untuk mengeluarkan faktur pajak maka Anda harus dikukuhkan sebagai PKp terlebih dahulu. ada ketentuannya sendiri.
      2. Konsultasikan dengan AR anda;
      3.Bedanya PKP dan Non PKP adalah untuk PKP salah satunya punya kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak. Sedangkan NON PKP dilarang untuk menerbitkan faktur pajak.
      4. kewajiban PPhnya adalah: PPh pasal 25, pph PAsal 29 (tahunan), PPh pasal 23, Pasal 4 ayat (2) KALAU SEWA bangunan dll.

  82. Supriyanto said, on Thursday, 14 April 2011 at 9:55 am

    Assalamu’alaikum
    Yth Mas Reza
    Mas, ada pertanyaan tambahan. Jika saya punya usaha yang bukan PKP, apa saja yang harus saya laporkan ke kantor pajak?
    Untuk usaha saya tsb diatas, pajak apalagi yang dikenakan ?
    Bagaimana untuk penghitungan PPh ?
    Terima Kasih Mas reza
    Wssl wr wb

  83. Supriyanto said, on Thursday, 14 April 2011 at 11:03 am

    Assalamu’alaikum
    Yth Mas Reza
    Saya berencana punya usaha suplai bahan kimia pembantu ke industri, Berdasarkan lampiran Keputusan dirjen pajak kep-536/PJ/2000 ada yang disebut Perdagangan besar hasil industri kimia (61334), dan Perdagangan eceran barang-barang
    Industri Kimia (62430) , manakah yang cocok untuk saya ?apa yang membedakan Perdagangan besar hasil industrii kimia dan Perdagangan eceran barang barang industri kimia
    Terima Kasih Mas reza
    Wssl wr wb

    • dirantingcemara said, on Sunday, 24 April 2011 at 5:58 am

      Tentu ada spesifikasinya untuk membedakannya. Seksi Pelayanan KPP Setempat yang mengetahuinya. Ataupun dari skala perusahaan yang sudah ditetapkan instansi terkait seperti Departemen Perdagangan atau Dinas Pemerintah setempat. Biasanya kami dari KPP akan melihat dokumen-dokumen terkait yang dilampirkan pada saat pendaftaran sebagai wajib pajak. Dalam bahasa pajaknya ada yang seperti ini: Setelah terdaftar dan diketahui omzetnya akan terlihat ini termasuk pengusaha kena pajak atau tidak. Batasannya adalah 600 juta omzet dalam setahun. Kalau sudah demikian terdaftar sebagai PKP maka ada kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN.

  84. anyun said, on Tuesday, 19 April 2011 at 4:34 am

    istri saya pernah menjadi bendahara kegiatan di suatu instansi pemerintah sampai tahun 2007.kemudian rekening kegiatan tersebut ditutup karna kegiatannya sudah tidak ada lagi pada tahun itu juga.namun istri saya tidak tahu kalau NPWP nya juga harus ditutup (mengingat NPWP itu atas nama bendahara dinas) dan sekarang ini (april 2011) ada tagihan sebesar 24 juta atas kelalaian tidak lapor pajak. pertanyaan saya: mengapa kantor pajaknya baru mengabarkan ada kelalaian setelah
    memasuki tahun ke-4 dan mengapa harta kami pribadi yang akan akan disita jika denda tidak dibayarkan…mohon jawabannya
    Riza: tagihan itu bisa jadi merupakan sebuah penerbitan atas kewajiban yang belum terlaksana. Jadi bukan masalah sudah ditutup atau belum NPWPnya. Kalau yang berkaitan dengan NPWP adalah masalah pelaporan SPT saja. Jadi kalau ada STP (surat tagihan pajak) sebesar Rp24juta itu berarti ada kewajiban lain yang terlalaikan. Hubungi AR istri bapak dan minta penjelasalan. Mengapa hal itu bisa terjadi. Ar lah yang menerbitkan STP tersebut. Konsultasikan juga dengan tim istri bapak dalam menangani proyek tersebut. Demikian semoga bermanfaat.

  85. yiyin said, on Thursday, 5 May 2011 at 3:17 pm

    Pak bagaimana cara mendapatkan formulir Pemutahiran NPWP Saya..berulang kali saya coba print tidak bisa…malah file kosong….
    karena saya tidak bekerja sudah menetap ikut suami sebagai ibu rumah tangga d Negara asal Suami…mohon jawabannya………

  86. Nawi said, on Tuesday, 17 May 2011 at 10:16 am

    ibu mertua saya seorang janda, sudah meninggal sekitar 2 tahun lalu, istri saya anak tunggal, saya ingin menghapus NPWP Pribadi mertua saya, bisa minta dikirim form permohonan penghapusan NPWP, (akte kematian sudah punya) kira-kira apa saja yang harus dilengkapi, atau cukup lampirkan foto copy akte kematian dan kartu NPWP asli, terimakasih untuk segala bantuan dan jawabannya.

  87. ozi said, on Thursday, 26 May 2011 at 2:44 pm

    Bang riza, saya mau tanya gmn cara ngecek npwp seseorg, krn ada urusan ahli waris dmn hrs menunjukkan npwp di notaris. Sedangkan org tsb npwpnya ilang dan tdk ada copiannya. Saya cek ke kpp setempat dibilang lum terdaftar. Saya daftar online, popups sdh terdaftar.
    Mhn solusinya bang. Tq

    • dirantingcemara said, on Tuesday, 7 June 2011 at 9:07 pm

      kirim nama lengkap dan alamatnya beliau via email, coba saya bantu. terima kasih.

  88. Reza Harahap said, on Tuesday, 28 June 2011 at 9:46 pm

    selamat malam Pak, saya mau minta info ya, ayah saya almarhum mempunyai usaha PT. dan sepertinya sdh lama sekali vakum & juga atas nama ayah saya pribadi kal tidak salah pengukuhannya tahun 1980 & juga NPWP nya hanya 11 digit, pertanyaan saya adalah bagaimana cara saya mengaktifkan kembali PT. ayah saya tersebut, terima kasih

    • dirantingcemara said, on Wednesday, 29 June 2011 at 1:09 am

      Pak Reza Harahap, selama NPWP PT itu belum dicabut maka NPWP itu masih bisa dipergunakan. Namun ada kekurangan dan kelebihan ketika kita menggunakan atau menghidupkan kembali usaha dulu. Yaitu: 1. bisa jadi perusahaan bapak masih punya utang pajak, 2. kegiatan usahanya beda dengan kegiatan usaha yang akan dikembangkan oleh Anda Pak REza Harahap. 3. kelebihannya, ya Anda tidak perlu mengurus NPWP lagi. 4 saran saya: lebih baik buat saja perusahaan baru saja. demikian

  89. savior said, on Monday, 25 July 2011 at 12:21 pm

    bang, mau nanya. waktu kuliah dulu (sekitar tahun 2005) sempat buat cv, dan akhirnya membuat npwp pribadi dan badan, pada tahun pertama usaha berjalan lancar, dan sempat melaporkan & membayar pajak. tapi memasuki tahun kedua usaha surut dan bubar (tapi ndak ngurus pembubaran, dan pajak ndak pernah di urus atau lapor). saya sendiri melanjutkan sekolah, sampai sekarang lanjut S2. dan belum ada penghasilan tetap. nah, dua tahun terakhir ada surat peringatan soal npwp saya (karena memang saya ndak pernah lapor). saya jadi ndak tenang. bagaimana langkah yang harus saya tempuh, dan berapa denda yang kira2 saya terima kalau mau menertibkan lagi npwp saya.

    • dirantingcemara said, on Monday, 25 July 2011 at 12:47 pm

      1. NPWP itu akan tetap ada kapanpun selama belum dicabut; 2. Sebelum NPWP benar2 dicabut akan dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh KPP; 3. yang dimaksud dengan peringatan NPWP mungkin adalah surat teguran untuk menyampaikan SPT masa atau tahunan; 4. Kalau disuruh untuk menyampaikan SPT tahunan orang pribadi, maka sampaikanlah segera. Nanti Anda akan dikenakan denda, kalau SPT Tahunan orang pribadi sebesar 100.000. sedangkan untuk badan (CV) Rp1.000.000,00.

      5. Segeralah laporkan spt masa tahun berjalan Anda. Untuk menghindari adanya denda atau sanksi. 6. Demikian. semoga dimengerti.

      • savior said, on Wednesday, 27 July 2011 at 5:33 pm

        hmm, dendanya di hitung cuma 100 ribu saja ataukah di akumulasi dari sekian tahun yang sudah tidak dilaporkan? ex: dalam kasus saya saya sudah tidak lapor sejak 2006, maka apakah denda saya 100 ribu x 5 atau 100ribu saja? thanks in advance..

  90. ardian said, on Wednesday, 3 August 2011 at 3:00 am

    mas saya mau nanya, prosedur pencabutan npwp gimana ya mas?
    soalnya dulu saya dibikinin npwp pribadi dari perusahaan tempat saya bekerja, tapi sekarang saya udah nggak kerja disitu lagi..alias tidak berpenghasilan..

    mohon pencerahannya kirim ke Email saya ya mas?

  91. Jeka said, on Monday, 5 September 2011 at 12:36 pm

    Assalamualaikum.. maaf Mas mau konsultasi, kalo utk penghapusan NPWP OP Expatriat yang sudah meninggalkan Indonesia.. syarat2nya apa aja ya..? Terus jangka waktu penyelesainnya berapa lama (mohon berdasarkan ketentuan yang mana). Terima kasih

  92. wiri83 said, on Tuesday, 20 September 2011 at 3:11 pm

    Selamat Sore Pak Riza salam kenal ya..

    Kebetulan perusahaan saya PMA akan dilikuidasi juga

    saya mau tanya nih setelah dokumen diajukan akan dilakukan pemeriksaan oleh DJP

    namun karena sebelum pencabutan NPWP hrs ada akte pembubaran dan pencabutan SP-PMA
    yang saya dengar informasi setelah Akta pembubaran keluar dan SK Menteri dicabut, perusahaan sudah tidak dapat beroperasi, karena legalitasnya sudah ditutup

    nah bagaimana dengan proses pemeriksaan dari kantor pajak itu ya….kan sudah tidak ada staff yang kerja terus sewa gedung kantor juga dihentikan

    nohon advinya yach..heheheheh

  93. hans said, on Sunday, 25 September 2011 at 1:26 pm

    selamat sore pak…org tua teman sy punya rumah yg sempat dikontrak oleh kantor sekitar 2 tahun, setelah habis masa kontrak kantor tsb pindah…namun setelah itu datang surat tagihan pajak yg ditujukan a.n. org tuanya (yg punya rumah) lengkap dgn NPWPnya….padahal selama ini dia tdk tau apa2, apalagi ttg NPWPnya…namun kami tdk tanggapi…waktu terus berjalan surat teguran dari kantor pajakpun datang terus…lantas harus bagaimanakah supaya yg pnx rumah terputus dari hal tsb? berhubung mereka memang bkn pengusaha, melainkan hanya ibu rumah tangga biasa. mohon infonya. terima kasih.

  94. Melia said, on Monday, 26 September 2011 at 11:03 pm

    Selamat Malam Pak, mohon infonya, mengenai case saya… Saya mempunyai NPWP yang menjadi satu dengan suami,, namun tahun 2009 dan 2010 saya tidak aktif bekerja, dan pada 20 Des 2010 saya bekerja kembali sampai sekarang. yang menjadi pertanyaan adalah apakah saya bisa membuat NPWP sendiri tanpa ikut ke suami?..dan bagaimana caranya???……karena jujur saja saya tidak mau ketahuan gaji saya Pak.. :) (kawatirnya nanti bnyk nuntutnya kalau tahu gaji saya lebih besar saat ini)….

    Saya tunggu responnya ya Pak.. Sebelum dan sesudahnya diucapkan terima kasih.

    • dirantingcemara said, on Tuesday, 27 September 2011 at 7:34 am

      Tentu Bisa Ibu Melia. Ibu bisa langsung mendaftarkan di KPP terdekat atau melalui online (coba kunjungi http://www.pajak.go.id). Tentunya akan ada kewajiban tambahan yang harus dipenuhi oleh Ibu, antara lain pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang terpisah dengan suami. dan Kewajiban lainnya. Semua di atas bisa ibu lakukan dengan syarat bahwa NPWP lama adalah benar-benar NPWP atas nama suami bukan nama Ibu. ITu saja. semoga bermanfaat.

  95. roland said, on Saturday, 29 October 2011 at 4:05 pm

    kepada YTH. Pimpinan kantor pelayanan pajak kupang NTT

    sehubungan dengan di berhentikannya kami dari perusahaan dan sampai saat ini kami belum dapat pekerjaan atau kegiatan usaha lainnya, dengan ini kami ajukan permohonan penghentian sementara pelaporan wajib pajak pribadi tahunan
    NAMA : ROWLAND MOSES WILIAM DARMADI
    TEMPAT/TANGGAL LAHIR : ROTE, 02-05-1991

    sampai adanya permohonan pengaktifan kembali.
    demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat diketahui dan di tindaklanjuti.
    terima kasih

    • dirantingcemara said, on Tuesday, 13 December 2011 at 1:44 pm

      Bung Rowland, sayangnya surat Anda ini salah tujuan. Harusnya disampaikan kepada Kepala KPP Kupang. Soalnya blog ini juga bukan situs resmi KPP Kupang ataupun DJP. Alangkah lebih baiknya Bung Rowland untuk mengirimkan surat kepada KPP Kupang atas hal ini. Demikian.

  96. SISKA said, on Tuesday, 3 January 2012 at 12:15 pm

    SAYA AWALNYA DAFTAR NPWP UNTUK USAHA WARUNG SEMBAKO TAPI BELUM BERJALAN DAN TIDAK BEJALAN APA YANG HARUS SAYA LAKUKAN

  97. donna said, on Thursday, 12 January 2012 at 8:43 am

    Selamat Pagi Pak..mohon bantuannya. ceritanya dulu suami sy kerja di bank dan punya npwp pribadi kemudian sy jg dapat npwp pribadi ikut dg suami..tapi sejak thn 2005 suami tdk kerja lagi..dan selama ini sampai sekrg pun saya tdk pernah lapor tahunan pajak pribadi sy…nah beberapa thn ini sy buka CV…untuk cv saya tiap thn lapor pajak tahunan badan…nah masalahnya sekrg krn sy direktur cv itu apakah sy pakai npwp pribadi yg lama atau sy hrs buat npwp baru ? kalo misal bisa pake yg lama dan gak pernah lapor tahunan apakah sy nanti akan kena denda pak…mohon bantuannya pak

    • dirantingcemara said, on Tuesday, 17 January 2012 at 8:47 am

      Bu Donna, Pake yang lama saja Bu. Itu masih bisa di pake. Tentudengan itu ada kewajiban untuk menyampaikan spt tahunan, karena terlambat dalam penyampaiannya maka sudah barang tentu Anda akan kena denda. Demikian Bu Donna.

      • donna said, on Tuesday, 17 January 2012 at 8:22 pm

        Pak kalo sejak terdaftar thn 2005 maka kira2 denda yang hrs sy bayar berapa ya…kok sy jadi takut ni.

      • dirantingcemara said, on Sunday, 22 January 2012 at 10:12 am

        Kalau SPT Tahunan PPh orang pribadi maka denda tidak lapornya adalah Rp100.000 setiap tahun.Maka kalikan saja dengan berapa tahun tidak lapor.Sampai dengan tahun 2010 maka 500ribu. Mumpung Maret belum tiba, segeralah laporkan. ^_^

      • dirantingcemara said, on Sunday, 22 January 2012 at 10:17 am

        - Bayar dendanya nanti kalau ada SUrat Tagihan Pajak dari KPP;
        - Jangan berinisiatif untuk bayar denda tanpa adanya STP, ini salah, karena pembayaran denda atau sanksi pajak harus ada STpnya terlebih dahulu;
        - Biasanya Account Representative akan menghitung denda atas tahun pajak yang dilaporkan spt tahunannya saja. Misal Anda lapor untuk tahun pajak 2008-2010, tiga tahun, maka pengenaannya hanya untuk tahun itu saja, tidak dengan tahun pajak yang belum dilaporkan spt tahunannya.

  98. ferly said, on Wednesday, 8 February 2012 at 8:48 am

    selamat pagi pak ,
    ibu saya memiliki usaha tahun lalu dan mengurus npwp , namun sudah 6bulan ini usahanya gulung tikar pak .
    jadi yang saya tanyakan berapa yang harus ibu saya keluarkan untuk melunasi npwp ?
    dan sekalian mau menonaktifkan npwp ibu saya dikarenakan sudah tidak memiliki usaha lagi .
    mohon penjelasannya pak .

  99. Arya said, on Thursday, 16 February 2012 at 10:23 am

    saya punya NPWP sejak februari 2011 karena bekerja di perusahaan yg mengharuskan pembuatan NPWP,,sekarang saya tidak bekerja lagi sejak 31 agustus 2011…tidak ada penghasilan sampai sekarang
    yg saya tanyakan apa saya bs menghapus NPWP saya??
    kalau tidak bisa apa sy wajib mengisi SPT tahunan??
    bagaimana caranya??
    mohon penjelasannya,,terima kasih…

    • dirantingcemara said, on Monday, 20 February 2012 at 9:23 pm

      1. Karena Anda mendapatkan penghasilan di tahun 2011 maka menurut saya penghasilan tersebut laporkan saja.
      2. Nah ketika di tahun 2012 tidak mendapatkan pengahsilan juga, maka tidak ada kewajiban untuk melaoprkan spt tahunan, karena pengahsilannya di bawah Npwp.
      3. Bisa dihapus, ajukan saya permohonan dengan menyerahkan permohonan ke kpp dan mengisi formulir yang telah ditentukan. hubungi AR atau seksi pelayanan di kpp tempat terdaftar sebagai wajib pajak.
      demikian.

  100. ariani said, on Thursday, 23 February 2012 at 1:37 am

    Assalamualaikum Pak Riza yg baik, saya ada pertanyaan yg mengganjal sejak setahun yg lalu. begini, beberapa tahun yg lalu kakak ipar saya dan 3 org temannya mendirikan sebuah CV dan meminta suami saya sebagai direkturnya (suami hanya sbg direktur bukan pemilik). Dan saat mengajukan npwp perusahaan, KPP juga mewajibkan suami saya memiliki npwp. Akhirnya suami saya jg mempunyai npwp. Namun sejak setahun yg lalu perusahaan tsb tdk berjalan lg sehingga suami keluar dr perusahaan tsb dan mendapat pekerjaan di perusahaan lain di lain kota dan berstatus sebagai karyawan biasa. Pertanyaannya, apakah bisa suami mencabut npwpnya dan membuat npwp yg baru di kota yg skrg kami tinggali? Mengingat pd perusahaan yg lama suami saya sbg direkturnya. Sedangkan perusahaan tsb sudah non aktif dan kelihatannya tdk ada pemilik perusahaan tsb yg peduli utk mengurus semua urusan perpajakannya. Suami saya sudah pernah meminta agar nama direkturnya diganti dan diperbarui akte perusahaannya, atau dibubarkan saja cv tsb krn sudah tdk ada kegiatan namun tdk ada tanggapan sama sekali dr para pemilik cv tsb. Saya takut hal ini membahayakan suami saya di mata pajak/hukum. Bagaimana solusinya? Terimakasih banyak sebelumnya..

  101. Fandy S said, on Friday, 24 February 2012 at 11:02 am

    Assalamu’alaikum Pak Riza, saya Fandy. Saya sudah mengajukan surat penonefektifan NPWP, tapis udah tiga bulan belum di konfirmasi / belum ada petugas pajak lapangan yang datang kerumah saya. Pekerjaan saya tidak pasti dan sering kali mendapatkan penghasilan dibawah PTKP. apabila nanti sudah diproses apakah NPWP saya pasti bisa di nonefektifkan…?
    Terima Kasih banyak sebelumnya.

  102. Fandy S said, on Friday, 24 February 2012 at 11:21 am

    Assalamu’alaikum.
    Pak Riza, saya Fandy. Saya sudah mengajukan surat penonefektifan NPWP, tapi sudah tiga bulan belum di konfirmasi / belum ada petugas pajak lapangan yang datang kerumah saya. Pekerjaan saya tidak pasti dan sering kali mendapatkan penghasilan dibawah PTKP. apabila nanti sudah diproses,
    1. Apakah sudah bisa dipastikan kalau NPWP saya bisa di non efektifkan?
    2. Apabila NPWP saya masih aktif tetapi penghasilan saya dibawah PTKP dan pekerjaan saya tidak pasti untuk ditahun-tahun berikutnya apa saya masih wajib lapor SPT tahunan?
    3. Apakah semua waga Indonesia harus mempunyai NPWP..? masih baynyak yang tidak punya NPWP tetapi bekerja ataupun mempunyai usaha?
    4. Misalkan seseorang mempunyai NPWP dan bekerja. tetapi tempat dia bekerja tidak mencantumkan NPWP orang tersebut (misalkan : perusahaan kecil di desa). Apakah orang tersebut wajib melaporkan SPT tahunannya dan bagaimana penghitungannya karena penghasilan yang tidak pasti dan tidak ada slip gajinya..?
    Jawaban dari Pak Riza sangat saya harapkan.
    Terima Kasih banyak sebelumnya.
    Wassalamu’alaikum.

  103. Ade said, on Wednesday, 29 February 2012 at 9:39 pm

    tahun 2010 saya bekerja dan mendftar npwp secara online dijakarta. karena KTP saya ktp luar daerah(jogja) maka saya mengirim berkas ke kPP domisili ktp(jogja) dan selang 3 bulan status valid. tapi sampai sekarang saya tidak mendapatkan kartu npwp dari kpp jogja tersebut.

    sekarang 2012 ktp saya sudah jakarta dan saya rencananya mau membuat langsung di kpp jakarta, tapi apakah saya bisa menghapus telebih dahulu status tedaftar saya di website dan membuat npwp lagi secara offline di kpp jakarta atau saya bisa merubah data saja tanpa harus membuat surat pindah domisili dll yg menyita waktu. terus terang tanpa kartu npwp tidak bisa membuktikan jika saya benar2 taat pajak.

  104. rika said, on Tuesday, 6 March 2012 at 7:06 am

    saya memiliki NPWP sewaktu saya msh bekerja di sebuah perusahaan d jakarta beberapa bulan lalu. skrg saya sudah tidak bekerja lagi dan hanya menjadi ibu rumah tangga dan tinggal di luar kota jakarta. apakah saya harus tetap melaporkan SPT tahunan? kalo saya mau mencabut NPWP saya bagaimana caranya. (rika)

    • dirantingcemara said, on Monday, 12 March 2012 at 6:32 am

      Kalo sudah gak dpt penghasilan tak perlu lapor. Tapi mesti beritahu kpp. Mau cabut npwp? Buat surat cabut npwp ke kpp tepat dftr, isi formulir dan tunggu 6 bulan. Selama 6 bulan itu akan ada sesi pemeriksaan oleh kpp.

  105. fahri said, on Sunday, 15 April 2012 at 11:09 am

    Saya mengajukan pencabutan pkp atas nama orang pribadi tahun 2010,karena saya telah mendirikan cv.
    Namun surat perintah pemeriksaan yg dikeluarkan kantor pajak adalah surat pencabutan npwp.
    Apakah itu sama pak.
    Setelah menunggu lama,bulan lalu saya dikabarioleh oleh AR,bahwa saya harus membayar denda karena saya tidak melaporkan spt ppn sejak tahun lalu.mohon penjelasannya pak.terima kasih.

    • dirantingcemara said, on Sunday, 15 April 2012 at 12:27 pm

      Tentu beda Pak. Surat permohonan pencabutan NPPKP maka dalam surat perintahhnya adalah surat perintah penelitian pencabutan pkp. Bukan melalui.mekanisme.pemeriksaan tetapi penelitian. Ini sepengetahuan saya..sedangkan pencabutan.npwp maka.harus dilalui dulu.dg mekanisme pemeriksaan dan tentunya surat perintahnya adalah surat perintah pemeriksaan dlm rangka pencabutan npwp. Denda adalah konsekuensi yg diberikan jika wp tidak lapit spt. Pastikan ada dulu surat tagihan pajaknya. Minta sama AR atau seksi penagihan berapa jumlah utang pajak yg ada. Setelah tahu baru byar dendanya via bank dg cara isi ssp. Demikian. Semoga bermanfaat.

  106. fahri said, on Monday, 16 April 2012 at 12:59 pm

    Gimana pak soal permohonan yg telah saya sampaikan tahun 2010 tentang pencabutan pkp atas nama orang pribadi,apakah dengan sendirinya permohonan pencabutan pkp orang pribadi itu berarti telah disetujui.?
    Karena sudah satu tahun tidak ada pemberitahuan dari kantor pajak.

    • dirantingcemara said, on Monday, 16 April 2012 at 1:14 pm

      1. Sesuai dg ketentuan jika dlm batas waktu tidak diproses maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan. 2. Untuk itu perlu cek ke AR ttg permohonan itu. 3. Buat surat mempertanyakan hal itu sekaligus menegaskan bahwa permohonan tsb dianggap dikabulkan oleh DJP. Demikian.

  107. Salwan Fatra said, on Friday, 13 July 2012 at 4:02 pm

    Assalamu’alaikum.
    Pak Riza, saya salwan, tempat perusahaan saya bekerjaa ada badan usahanya yang sudah bubarkan karena selama 3 tahun tidak mempunyai kegiatan, akte pembubaran sudah ada, apakah langsung bisa penghapusan NPWP dan PKP atau cukup di Non Efektif (NE) kan saja, karena katanya penghapusan NPWP proses cukup lama 12 bulan dan melalui pemeriksaan,. dan apakah bisa penghapusan NPWP tanpa pemeriksaan atau verifikasi,, lalu bagaimana dengan fasilitas Per-05/PJ/2012 tentang Registrasi Ulang PKP,, terima kasih atas pencerahannya…

  108. gghie said, on Friday, 3 August 2012 at 9:49 am

    Assalamu’alaikum.
    Pak Riza, saya gita, saya bekerja di daerah jakarta selatan tapi kantor saya ingin pindah lokasi ke daerah bekasi terus bagaimana cara penghapusan NPWP badan kantor saya,,
    mohon bantuannya
    makasih
    wasalam

  109. auliyahsn said, on Tuesday, 25 September 2012 at 1:54 pm

    Pak Riza, Saya mau tanya, saat ini salah satu cabang perusahaan tempat saya bekerja yang berada di batam ingin memproses pencabutan NPWP dan NPPKP, msalahnya yg saya tahu salah satu syarat administrasi untuk proses itu adalah dengan melampirkan Akte pembubaran perusahaan, sedangkan cabang kami di Batam trsebut tidak punya akte pembubara, karena tidak prnah buat akte pendirian nya, menurut info bagian legal saya wktu membuat NPWP dulu hanya dengan surat kuasa Bagaimanakah solusi yang bagus untuk masalah ini Pak? Mohon Bantuannya. Trimakasih. Auliya.

    Email saya: auliya_hsn@yahoo.com

    • dirantingcemara said, on Thursday, 27 September 2012 at 8:46 pm

      Ya bagaimana mungkin mau dibuatkan akta pembubaran perusahaan sedangkan akta pendiriannya saja tidak ada. dan itu juga karena cabang. Konsultasikan dengan Seksi Pelayanan dan AR perusahaan Anda. Menurut saya dalam kasus ini akta pembubaran tidak diperlukan. surat pernyataan dari kantor pusat bahwa cabang sudah tidak beroperasi dengan menyebtukan alasan2nya bisa menjadi surat yang perlu dipertimbangkan untuk dibuat. demikian.

  110. Ahmad Daud said, on Monday, 1 October 2012 at 12:42 pm

    Bagaimana cara menganktifkan kembali Nomor Pokok WAjib Pajak, karena bulan depan akan Perusahaan kami akan exis kembali, trims

    • dirantingcemara said, on Sunday, 7 October 2012 at 10:44 am

      Pada dasarnya NPWP itu selamanya akan tetap ada seberapapun tidak aktifnya wajib pajak selama NPWP itu belum dilakukan upaya pencabutan.
      Kalau wajib pajaknya tidak aktif lama dan tidak melakukan pelaporan serta tidak terlacak oleh KPP maka KPP akan menonefektifkan npwp perusahaan tersebut. Artinya NPWp masih tetap ada tetapi tak ada dalam sistem penerimaan surat di Tempat Pelayanan Terpadu. So, kalau mau mengaktifkan lagi maka kirim surat kepada KPP tempat perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak bahwa perusahaan akan beroperasi kembali. Atau datang langsung ke KPP tersebut tanya apakah NPWP masih ada atau sudah nonefktif. Itu saja.

  111. Elshel said, on Monday, 29 October 2012 at 10:32 pm

    Selamat mlm..
    Saya mau nanya sore tadi saya coba mengisi formulir mengajukan npwp secara online WP pribadi..Saya juga berencana kerja di sebuah perusahaan tp belom ada panggilan(Takutnya ga ketrima kerja dsna )..tetapi saya belom mengirimkan syarat” ke kpp (seperti formulir,registrasi,surat keterangan terdaftar sementara,dan ktp)..Sekarang menjadi ragu untuk membuat npwp..setelah di pikir” saya hanya sebagai online shop dan penghasilannnya juga ga tentu, jadi berniat untuk membatalkan pengajuan npwp..Bagaimana caranya untuk membatalkan pengajuan npwp yg saya ajukan sebelumnya?trims

    • dirantingcemara said, on Monday, 29 October 2012 at 10:48 pm

      Syarat-syaratnya gak usah dikirim.

      • Elshel said, on Tuesday, 30 October 2012 at 10:54 am

        okee..terima kasih sarannya..jd saya ga perlu lapor ya klo mau pmbatalan?

      • dirantingcemara said, on Tuesday, 30 October 2012 at 12:10 pm

        Tak perlu. Karena pembatalan atas npwp yg sdh dibuat gak mudah hanya dg melakukan pemberitahuan belaka.

  112. doa said, on Saturday, 8 December 2012 at 12:47 am

    Kalau ada oknum yang mengaku sebagai petugas pajak, kemanakah saya harus melapor atau mencari informasi apakah petugas tersebut gadungan atau tidak.

    • dirantingcemara said, on Monday, 10 December 2012 at 7:52 am

      Segera laporkan ke 500200. Atau kepada saya untuk saya cek langsung. Terima kasih.

  113. meri said, on Tuesday, 5 February 2013 at 10:02 pm

    Assalamu’alaikum Wr, Wb
    Pak Reza,
    Kalau CV. Ingin melakukan penggantian direktur/direnturnya mengundurkan diri tanpa mengubah NPWP dan PKP bisa nggak pak?
    Apakah wakil direktur atau orang lain bisa menandatangani pajak dengan surat kuasa notaris?
    Thank’s Pak….

    • dirantingcemara said, on Tuesday, 5 February 2013 at 10:26 pm

      1. Setiap perubahan identitas seperti perubahan direktur tentu tak mengganti NPWp dan pkp.

    • dirantingcemara said, on Tuesday, 5 February 2013 at 10:27 pm

      2. Tapi tetap punya kewajiban laporkan perubahan data ke kpp.

    • dirantingcemara said, on Tuesday, 5 February 2013 at 10:30 pm

      3. Wakil direktur karena masih dianggap pengurus boleh teken tanpa perlu surat kuasa. Kalau orang lain gak boleh bahkan dengan surat kuasa sekalipun. Kecuali surat kuasa khusus oleh konsultan pajak atau karyawan khusus sesuai peraturan.

  114. Mulia said, on Wednesday, 6 February 2013 at 2:32 pm

    Pak, minta tolong di cek apakah npwp ini masih aktif 09.185.335.8-402.000
    Saya sudah 5 tahun tidak melaporkan spt tahunan karena penghasilannya tidak tetap dan dibawah PTKP.
    Tahun ini sudah mendapat pekerjaan baru dan perusahaan meminta NPWP. Apakah untuk pelaporan tahun berikutnya tidak akan dipermasalahkan spt tahunan yang tidak saya laporkan walaupun nihil ?
    Terima kasih untuk tanggapannya.

    • dirantingcemara said, on Thursday, 7 February 2013 at 5:42 am

      Npwp tetap aktif selama tidak ada permohonan pencabutan. Kalau.Anda lapor spt sekarang tidak ditanya spt lama. Tetapi alangkah lebih baiknya lapor. Demikian.

      • sjbca11@hotmail.com said, on Thursday, 7 February 2013 at 6:10 am

        Pak, apa yang dimaksud dengan sebaiknya lapor ? Apakah sekarang saya sebaiknya melaporkan 5 spt tahunan nihil yang telah lewat atau nanti saja tahun depan mulai lapor sesuai dengan penghasilan saya ?
        Terima kasih.
        Sent from my BlackBerry®
        powered by Sinyal Kuat INDOSAT

      • dirantingcemara said, on Thursday, 7 February 2013 at 6:19 am

        Kalau memang tak ada penghasilan sama sekali di 5 tahun itu tak punya kewajiban lapor. Take it easy.

  115. bobby said, on Wednesday, 13 March 2013 at 6:18 pm

    untuk mengantar kan dokumen untuk pendaftaran NPWP apakah perlu surat kuasa pak ?

    • dirantingcemara said, on Wednesday, 13 March 2013 at 7:19 pm

      Kalau cuma mngantarkan surat tak perlu surat kuasa. Kecuali menandtangani formulir pendaftaran Npwp baru kudu butuh surat kuasa khusus.

  116. Aji Sapto Perbowo (No. NPWP: 57 554 765 8 005 000) said, on Sunday, 17 March 2013 at 8:29 pm

    Yth. Mas Riza,
    Bapak mertua saya meninggal 16 Oktober 2012, dengan kondisi memiliki harta waris, sedangkan Ibu mertua & istri saya adakah ibu rumah tangga, saat ini saya adalah satu2nya pemilik NPWP dirumah tangga ini, pertanyaan saya:
    1. bagaimana cara penghapusan NPWP Bapak Mertua saya?
    2. Ahli waris adalah ibu mertua dan istri saya (anak tunggal), siapa yang berhak tanda tangan surat permohonan penghapusan tersebut?
    3. Ibu mertua masih berhak atas pensiun Bapak mertua, apa yang kami harus lakukan apakah akan menginduk ke NPWP saya?

    Terima Kasih
    Sapto

    • dirantingcemara said, on Friday, 22 March 2013 at 10:19 pm

      1. Siapkan dokumen-dokumen kematiannya, lalu datangi kantor pajak, isi formulir pencabutan npwp. Konsultasikan dengan Account Representative Anda di KPP.
      2. Istri Anda. Untuk lebih tepatnya konsultasikan dengan AR Anda di KPP.
      3. Selama NPWP belum dicabut maka tetap lapor SPT tahunan dengan masih ikut NPWP almarhum. Demikian.Semoga bermanfaat.

  117. uncle said, on Tuesday, 26 March 2013 at 5:40 pm

    numpang tanya om,
    dulu saya pernah kerja di sebuat PT, NPWP pun di buat kan dr PT tersebut. dan waktu itu saya putus kontrak,
    selepas itu saya pun mendapatkan pekerjaan baru, tapi sial nya waktu itu saya habis kecopetan, dan berkas2 saya pun ada pada tas yg di jambret termasuk kartu NPMP saya.
    ketika saya masuk kerja di kantor yang baru saya di tanya soal NPWP saya sedangkan saya tidak hapal nomer NPWP saya, saya juga coba minta berkas saya di PT saya dulu bekerja tapi berkas2 saya sudah tidak ada, saya pun akir nya bikin NPWP baru.
    yang saya pertanyakan:

    1. apakah saya harus mencabut NPWP saya yang lama/hilang? (saya tidak tau nomor NPWP saya yg lama/hilang)
    2. apakah nantinya bermasalah di kantor saya yang lama?
    3. apakah nantinya bermasalah dalam perpajakan saya sebagai pelapor wajib pajak.
    mohong penjelasan nya.

    • uncle said, on Tuesday, 26 March 2013 at 5:43 pm

      RALAT:
      pertanyaan NO 2:
      apakah nantinya bermasalah dengan kantor saya yang baru?

    • dirantingcemara said, on Wednesday, 27 March 2013 at 10:23 pm

      1. Seharusnya tanya ke kpp atau ke 500200 tuk ketahui npwp kita berapa. Kalo tanya ke pt lama ya dijawabnya begitu. Untuk pencabutannya bisa yg lama tau yg baru. Tinggal pilih. 2. Ini jawaban no 2 & 3. Gak ada masalah selama kewajiban tuk itu dilaksanakan.seperti kewajiba lapor spt tahunan. Ini merepotkan bukan? Oleh karenanya segera bikin pencabutan npwp. Demikian.

  118. kadendy said, on Tuesday, 2 April 2013 at 4:57 pm

    Dear bang Riza Almanfaluthi,

    Selamat sore..

    Ijin bertanya ya..

    Atasan saya (WNA Jepang) rencananya mau EPO akhir april 2013 ini.

    Untuk EPO NPWP, dokumen atau hal apa saja yang diperlukan ya bang?

    Kalo berdasarkan dari keterangan ini “Wajib Pajak mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir pemutakhiran data (bentuk formulir KP.PDIP.4.1-00) ke KPP disertai lampiran berupa:

    3. Fotokopi Exit Permit Only (EPO) bagi WP Orang Pribadi; (stamp segitiga di bandara untuk EPO ya?)”

    Hanya itu aja atau dibutuhkan prasyarat yang lain bang?

    Mohon info ya

    Terima kasih

    Dandy kusuma

  119. ali said, on Monday, 15 April 2013 at 1:59 am

    Slmt mlm mas riza…

    Mau tanya neh, kalau membuat npwp online smp 2x kira-kira mslh ga ya mas utk ke depannya??? Krn yg pertama ada kslhn data dn ingin saya perbaiki tp slalu tdk bs dngn response erorr, lalu saya buat lagi yg kedua dngn email yg berbeda dn berhasil. Krn saya bth sekali npwp itu smntra d kpp tdk bs. offline. Kalau memang mslh apa yg hrs saya lakukan?? Mhn jwbnnya dan trmksh mas riza.

  120. Fenny said, on Saturday, 20 April 2013 at 9:17 am

    Pak Riza,saya mau tanya,dulu saya mengajukan npwp untuk syarat mendapatakan pinjaman bank,tp karena sesuatu hal pinjaman tak bisa saya dapat dan saya tidak bisa melanjukan dan mengembangkan usaha saya.bagaimana prosedur untuk membatalkan npwp karena udah 3 tahun saya tinggal di luar negeri dan saya sudah tidak bekerja dan tidak punya penghasilan lagi di indonesia.terus terang saya takut berurusan sama yang namanya kantor pemerintah :(

    • dirantingcemara said, on Monday, 22 April 2013 at 9:59 am

      Biarkan saja Bu NPWP nya. Karena Anda berada di luar negeri dan tak dapat penghasilan di Indonesia maka tak ada kewajiban lapor spt tahunan. Dan jangan khawatir dg birokrasi kita terutama di DJP. Karena DJP telah berubah. Terima kasih.

  121. Tanti Kliemt said, on Monday, 22 April 2013 at 6:07 pm

    Bapak Riza yang terhormat,tolong bantu saya yang sedang kebingungan ini.
    ketika belum menikah,saya punya npwp pribadi tahun 2009,dan telah membuat SPT tahun 2010(di kerjakan oleh teman saya) dan pada saat itu sudah dikoreksi dan benar bahwa hasilnya 0.kemudian saya menikah dng WNA dan menetap di Thailand,dan tidak bekerja lagi baik di Thailand ata di Indonesia.karena ketidaktahuan saya tentang aturan pajak,setelah itu saya tidak pernah lagi lapor bulanan dan SPT sampai sekarang.lalu saya dapat surat pajak yg intinya saya di minta untuk klarifikasi.tapi dari surat itu kok datanya berbeda dr yg pernah di laporkan,di sebutkan:
    Penghasilan netto menurut data fiskus 2009 :81.000.000 sedangkan dulu penghasilan saya selalu di bawah 800.000.
    yang ingin saya tanyakan,apakah ada sanksinya kalau dalam 14 hari kerja saya tidak datang,karena saya hanya bisa pulang akhir Mei (visa habis)saya sudah coba hubungi petugas yg tercantum tapi tidak pernah dapat di hubungi(nomer aktif tapi tdk ada yg angkat).
    Apa yang harus saya lakukan ketika saya pulang nanti?membuat SPT lagi,atau mengajukan permohonan npwp supaya di cabut saja?( tp kata Pak Riza sulit dan mahal ya?)
    Saya sangat menghargai atas kesediaan bapak membuat blog ini,semoga bermanfaat bagi kami yang buta pajak dan memberi berkah untuk bapak,dan terima kasih atas informasinya :)

    • dirantingcemara said, on Monday, 22 April 2013 at 6:31 pm

      1. Buat surat tertulis kpd kpp tempat wp terdaftar. Berikan penjelasan tertulis sebab ada perhitungan beda itu. Jelaskan pula keberadaan ibu sekarang serta kesulitan datang pada waktunya. Insya Allah mereka paham. *surat ditujukan ke kepala kantor 2. Dapatkan kontak email dan no telepon account representative ibu. Tanya permasalahannya kenapa. Kirim via email ke AR surat di atas. Konsultasikan pula padanya ttg pencabutan npwp. 3. Cabut npwp tak ada biaya yg dipungut. Semua gratis. 4. Batas 14 hari itu batas buat AR tuk lalukan langkah berikutnya. So hubungi ar tuk beri kebijaksanaan. Tuk ketahui siapa AR ibu hubungi seksi pelayanan. Tapi biasanya nama kontak petugas dalam surat dari kpp kepada ibu itu adalah AR ibu. Itu aja dulu Bu.

  122. dewi judaryanti said, on Monday, 24 June 2013 at 2:14 pm

    Saya mau bertanya apakah SSP atas nama pribadi yang sudah meninggal dunia tetap wajib dibayarkan ????permasalahan awalnya…thn 2003 ayah (alm)pernah buat npwp pribadi karna masih awam ayah saya tidak membayar nya..pada thn 2012 ayah Sya mendapatkan surat dari pihak pajak katanya harus melunasinya SSP bulan jan-Jun 2013 (sbr Rp 300.000)…sedangkan ayah saya meninggal thn 23 okt’2011….apakah harus tetap di bayarkan atau tidak???thanks

  123. Mr Excel said, on Tuesday, 2 July 2013 at 8:58 pm

    Kami menawarkan pinjaman yang berbeda untuk Individu (Personal Loan) dan bekerja sama badan-badan pada tingkat bunga 3% per annul.This adalah untuk membantu Anda memenuhi kewajiban keuangan Anda terutama dengan pada akan krisis keuangan dunia. Anda dapat meminjam antara 1.000 – 50.000.000 (Pounds, Euro atau dolar) Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan hubungi kami melalui email (excelservices.managementonline@gmail.com) Salam.

  124. anggadanny9 said, on Tuesday, 3 December 2013 at 6:46 am

    selamat pagi..mohon maaf saya mau menanyakan perihal npwp yang saya tidak terlalu paham tentang itu. maksud saya adalah sebenarnya saya bukan karyawan(lagi) dan sedang kuliah sekarang dan tidak menjalani kerja(tidak berpenghasilan). npwp tersebut dibuat karena saya dulu pernah bekerja dan sekarang saya sudah keluar(berhenti). dan saat itu saya tidak tahu apa itu npwp kegunaan untuk apa dan tanggung jawabnya seperti apa.Tapi setelah 1 tahun saya terdaftar sebagai wp tiba tiba ada surat teguran bahwa saya belum melapor. Yang ingin saya tanyakan apakah npwp saya bisa di hapus ,dan bagaimana caranya?
    mohon bantuannya.
    terima kasih banyak.

    • dirantingcemara said, on Tuesday, 3 December 2013 at 7:08 am

      NPWP itu penting suatu saat. daripada ribet (sebenarnya gak ribet bikin npwp karena satu hari jadi) nanti anda buat npwp lagi. karena saya yakin Anda tentunya ingin berpenghasilan. Solusi saya buat spt tahunan diisi Nihil saja. lalu laporkan. udah itu saja. tapi kalau Anda bersikeras mau tutup npwp. bikin surat pencabutan npwp dan disampaikan ke kpp tempat anda terdaftar jadi wp. kalau mau lebih banyak informasi ini coba hubungi seksi pelayanan atau accoun representative anda di kpp tersebut. demikian.

      • anggadanny9 said, on Tuesday, 3 December 2013 at 8:04 am

        Om admin dirantingcemara, kira-kira saya kena denda tidak(saya kan tidak berpenghasilan) karena telat melaporkan SPT?
        Saya rencana hari ini mau lapor SPT saya yang “nihil” .
        Terima kasih banyak.

      • dirantingcemara said, on Tuesday, 3 December 2013 at 8:28 am

        kalau AR nya telaten maka stp akan diterbitkan jika spt Anda telat lapor. dendanya cuma 100.000. kalau.berdasarkan uu telat lapor spt akan knmena denda. demikian.

  125. surya said, on Saturday, 22 February 2014 at 9:36 pm

    Bang Riza, ini apakah betul:
    “Jika berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dan gak dapet duit dari pekerjaan di indonesia gak wajib lapor spt.” ?

    Saya bikin NPWP tahun 2008, dan kemudian tahun 2010 saya berhenti kerja dan ke luar negeri untuk bersekolah lagi hingga sekarang dengan beasiswa diperoleh dari negara yg bersangkutan. Sejak tahun 2010 itu saya tidak lagi lapor. Saya kira tidak wajib lapor, karena penghasilan nihil dan berada di luar negeri. Apakah saya perlu melaporkan diri menyatakan bahwa saya tidak berada di Indonesia kepada kantor pajak sejak 2010? Alamat NPWP sudah tidak ditinggali oleh orang yang saya kenal, jadi tidak tahu kalau misalnya ada surat2 dari pajak. Untuk kasus saya ini, apakah tetap kena sanksi Rp.100.000 (per tahun?) mohon sarannya.

    Terima kasih banyak.

    • dirantingcemara said, on Wednesday, 26 February 2014 at 9:29 am

      Tidak.perlu lapor. Kalau sempat bikin saja surat pemberitahuan ttg kondisi kita ke kantor pelayanan pajak tempat kita terdaftar. agar mereka tak keluarkan surat tagihan pajak. demikan.

  126. narendra said, on Tuesday, 4 March 2014 at 10:53 am

    saya karyawan di perusahaan PT dan saya juga mempunyai usaha kecil kecilan jadi tiap bulan perusaahan melaporkan npwp saya nihil karena gaji yang masih belum memnuhi sarat sedang saya melaporkan seperti biasa dan membayar sesuai omset usaha saya. pertanyaan saya bisnis sampingan saya sekarang sudah tidak berjalan bagaimana laporanya apakah nihil dan apakah tetap tetep melaporkan tiap bulan karena perusahan tempat saya kerja juga rutin laporan tiap bulan ke pajak dg Nihil juga. terima kasih

    • dirantingcemara said, on Tuesday, 4 March 2014 at 11:47 am

      Tidak perlu lapor kalau nihil dan dibawah PTKP. Demikian.

      • narendra said, on Wednesday, 5 March 2014 at 9:02 am

        oya satu lagi pak saya belum lapor tetang sudah tidak beroperasinya usaha sampingan saya dan sekaligus tidak laporan juga SSP pasal 25 untuk bulan januari dan pebruari tapi aktifitas kantor di mana saya bekerja tetap seperti biasa melaporkan nihil ke pajak tiap bulanya termasuk bulan januari dan pebruari. pertanyaanya apakah nanti ada sangsi kepada saya karena tidak melaporkan kondisi usaha sampinmgan saya dan tidak membayar pajak pada bulan januari dan pebruari. terakhir dengan jawaban bapak di atas bisa di pastikan cukup perusahaan saya saja yang laporan ke pajak ya pak , jadi saya tidak perlu laporan tiap bulanya.maksih

  127. Didik said, on Monday, 10 March 2014 at 8:13 pm

    aslm,,, om riza, apakah anda bisa bantu proses penutupan npwp dan pkp sy? klo bisa brp biayanya? kl bisa sms nomer anda di 085312984918,,tks didik

  128. grey deka roesstyadi said, on Thursday, 20 March 2014 at 8:06 am

    (NPWP Ganda)
    Assalamuala’ikum
    Mau tanya pak, nama saya Andika, orang awam yang ga mudeng perpajakan. Saya seorang guru PNS, kemarin 19/3/2014 disekolah saya ada sosialisasi tentang cara pengisian SPT Tahunan untuk tahun 2013 secara online dari KP2KP Majenang Cilacap. Ketika proses pemanduan ada salah satu syarat harus memasukkan EFIN yang diperoleh dari KPP setempat, nah ternyata hanya saya seorang diri yang tidak mendapatkan EFIN katanya NPWP saya tidak tercatat di nomor nasional. Kemudian saya terhenyak dan menceritakan kepada pegawai KP2KP tersebut sebagai berikut :

    Saya teringat dulu tahun 2009an waktu saya bekerja sebagai karyawan swasta di Banjarmasin saya pernah dibuatkan NPWP dari perusahaan saya secara kolektif, cuman saya nggak ngeh pak, waktu pindah ke Cilacap Jawa Tengah saya ngga mengurus mutasinya dan kartu NPWP saya tersebut sekarang hilang, terus tahun 2010an di sekolah kami ada pembuatan NPWP lagi secara kolektif juga, lah saya ngikut bikin lagi. Cuman yang jadi pertanyaan kenapa ketika saya bikin NPWP di tahun 2010 itu kartu NPWP saya kok jadi ya???harusnya kan ga bisa karena nama saya sudah terdaftar di KPP Banjarmasin, kalo emang sistemnya online…??? terus kata pegawai KP2KP tersebut kalo NPWP saya yang Banjarmasin ada nomor EFINnya, tapi yang NPWP Cilacap ga ada, dan kalo saya pengen memindahkan NPWP tersebut saya harus ke Banjarmasin untuk mencabut berkas2nya disana,,.,waduh uang dari mana pak untuk pergi ke Banjarmasin hanya untuk mau mencabut berkas saja…??oleh sebab itu saya mau tanya pak :
    1. Langkah-langkah apa yang haus saya tempuh dalam hal ini…???
    2. Apakah saya harus ke Banjarmasin untuk menyelesaikan permasalahan ini…??padahal ga mungkin banget pak, secara logika Bnajarmasin itu jauh dan ongkosnya mahal…???
    3. Konsekuensi apa yang harus saya terima??padahal setiap tahunnya saya melaporkan SPT tahunan saya dari mulai 2010, 2011, 2012 dengan NPWP yang terbaru tersebut, meskipun pada waktu itu masih manual tidak dengan sistem online, yang padahal katanya NPWP saya tersebut tidak masuk dalam nomor nasional…???bingung saya pak….
    4. Apakah ada sangsi kepada saya sebagai PNS atas kesalahan2 data data tersebut di atas…???
    5. Pajak-pajak saya yang sudah saya laporkan itu kemana ya pak…??jangan2 tiap bulan gaji saya dipotong tapi ga jelas kemana uangnya, gara2 NPWP saya ganda itu…!!!dan suatu saat saya diminta untuk membayar pajak lagi, dan mendapat predikat “pengemplang pajak”…??
    5. Cara mudah, simpel, dan cepat apa untuk menyelesaiakn permasalahan ini…???
    MINTA TOLONG YA PAK DIJAWAB SEJELAS_JELASNYA DAN SETUNTAS_TUNTASNYA BIAR HATI SAYA PLONG….MATUR NUWUN TERIMA KASIH
    Wassalamu’alaikum

    • dirantingcemara said, on Friday, 21 March 2014 at 9:15 pm

      1. Hubungi AR Anda di KPP Cilacap. Minta solusi riil.padanya.
      2. Tak perlu ke Banjarmasin.
      3. Sistem Manual. Laporkan spt tahunan Anda secara manual via dropbox atau pos. jangan sampai telat. lapor setelah tanggal 28 bikin Anda kena sanksi 100.000
      4. Tak perlu memikirkan itu. Fokus pada NPWP yg biasa Anda laporkan.
      5. Kalau Anda PNS pada dasarnya tak ada pajak yang Anda bayar karena semuanya ditanggung pemerintah. So…jangan memelihara su’udzanAnda. Karena buruk sangka itu.kebanyakan dosa.
      5. Lapor manual saja. Pakai.NpWp biasa.

    • dirantingcemara said, on Friday, 21 March 2014 at 9:17 pm

      Dan gak perlu pake huruf besar di internet. karena itu seperti berteriak pake toa di telinga orang lain. Biasa aja kaleeeee….hehehe. Demikian. terima kasih.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: