Pak mau tanya nih,
1. Tahun 2008 yang lalu saya bekerja di 2 tempat tempat A belum membayar pajak penghasilan karyawan dan di kantor B telah membayar pajak penghasilan karyawan. apa saya harus menunggu kantor A untuk membayar pajak kemudian baru melapor SPT, atau saya melapor SPT tapi tanpa pendapatan dari kantor A. Selama ini pajak penghasilan selalu di bayarkan oleh Kantor.

Riza menjawab: Karena ada dua bukti pemotongan seperti ini gampang splusinya. Penghasilan dari tempat A di tulis di kolom penghasilan lain-lain. Dan nantinya akan digabung di halaman depan dengan pengahsilan yang telah dipotong di tempat B sebagai total semua penghasilan. Jadi tak perlu nunggu, dan tetap melaporkan penghasilan yang Anda dapatkan itu.
(saya berasumsi jika di tempat A tersebut perusahaan belum motong pajak dari karyawan dan belum setor ke kas negara. Jika sudah potong dari Anda dan belum dibayarkan ke kas negara, waduh kebangetan banget tuh tempat A jadi koruptor seperti itu. Jadi tunggu saja kalau begitu dan tuntut dia untuk segera menyetor dan membuatkan 1721 A1-nya)

2. Ada sanksi apa apabila option 1 dilakukan / tidak dilakukan.
Riza menjawab: Tentu Ada

Terima kasih.

WS Wr Wb.

Dengan isu NIHIL yang sering, dibisikan oleh oknum tertentu dalam WP. OP sehingga masyarakat batam Khususnya berduyun-duyun memmbuat SSPnya NIHIL. sampai ada loket NIHIL khusus, bagaimana menurut BOSS pendapatnya..?
dan apa harapan pemerintah sebenarnya…?
dari penerapan kolektit NPWP, bila banyak yang di nihil.

ini kondisi batam saat ini untuk WP. OP
apakah ini merupakan strategi Perpajakan Batam..?
mohon penjelasan BOOS…..!
apakah ini merupakan analisa ekonomi perpajakan tingkat tinggi untuk di batam.

padahal rata-rata pendapatan orang bekerja bebas di negeri tetangga minim Rp 2.500.000;- /bulan( dah tiket,makan,tempat tinggal).
itu berdasarkan pembicaraan saya langsung dengan masyarakat yang sering keluar masuk singpore atau malaysia.
dan banyak lagi yang hasilnya lebih besar………sampai Rp 15.000.000;-/bulan.

tolong sampaikan pada pihak terkait hal ini.

dan kirim ke email saya pembaharuan dan kebijakan dalam perpajakan, saya ingin belajar lebih dalam tentang pajak…!

Riza menjawab: Saya cuma bisa menjawab dengan geleng-geleng kepala. Alias laa adri. Alias I dun kenow, alias TIDAK TAHU. Maaf

deDAUNAN (rIZA) menjawab:
Dihitung per SPT. Misalnya Anda telat menyampaikan laporan SPT Masa PPH pAsal 21 untuk masa pajak MAret, april, dan Juni yang Anda laporkan di tanggal 29 Desember 2008, maka Anda akan dikenakan sanksi administrasi pasal 7 UU KUP sebesar Rp300.000,00 karena Anda telat melaporkan SPT dalam 3 masa tersebut.
KPP akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) bisa masing-masing masa, atau sekaligus 3 masa, yang tentunya bila masing-masing masa maka setiap masanya Rp100.000,00 jika sekaligus 3 masa maka STpnya sebesar Rp300.000,00.
Semoga bisa dimengerti.
Maaf bisa menjawabnya pada hari kerja.